Merdeka.com - Ketua Majelis Hakim Haswandi menolak permintaan terdakwa Andi Alifian Mallarangeng yang mengajukan permohonan penggunaan elektronik book (ebook) di dalam rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan KPK.

Hal itu dikemukakan Haswandi sebelum menutup sidang. "Karena itu di dalam rumah tahanan, itu bukan kewenangan kami. Itu harus diajukan kepada Kepala Rutan KPK" kata Haswandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (24/3).

Selain penggunaan e-book, Andi juga mengajukan izin kunjungan menjenguk dari keluarga saat sidang. Namun, kata Haswandi, lantaran yang mengajukan ada 51 orang, pihaknya memberi izin dengan membatasi kunjungan.

"Karena ada 51 orang, dan tak dipisahkan tanggal berapa, kami berikan izin dengan dibagi-bagi. Apa lima orang satu hari atau bagaimana. Kami memprioritaskan istri dan anaknya," jelasnya.

Sebelumnya, Andi Mallarangeng mengajukan permohonan izin kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta agar bisa menggunakan e-book dan laptop selama dalam Rumah Tahanan KPK.

"Menyangkut apa yang saya lakukan dalam dalam tahanan kebiasaan saya membaca dan menulis. Dan sama ini kami bisa membaca buku, alangkah baiknya jika dimungkinkan kalau bisa diberikan izin menggunakan elektronik book (e-book) yang sekarang sudah lazim dilakukan," ujar Andi usai membacakan nota keberatan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/3) lalu.

Andi memastikan, penggunaan e-book tidak berfungsi sebagai alat komunikasi. Begitu pun juga dengan penggunaan laptop. Andi juga meminta izin kepada Majelis Hakim ingin menggunakan laptop untuk mengembangkan hobi menulisnya.

"Saya menulis tidak berhubungan dengan perkara tetapi menyangkut sebagai sosial politik. Memang tahanan tidak diperbolehkan menggunakan komputer, namun apakah memungkinkan bagi saya, menulis dengan menggunakan laptop tanpa fungsi komunikasi," ujarnya.