Data yang valid, akurat dan terkini amat dibutuhkan sebagai pondasi perencanaan pembangunan.
Implementasi Perencanaan Pembangunan melalui pemetaan Data Desa Presisi (DDP) terus dipercepat dan diperkuat. Sebagai dasar, data yang valid, akurat dan terkini amat dibutuhkan sebagai pondasi perencanaan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik saat membuka acara Monitoring, Evaluasi dan Pra Lapotan Data Desa dan Kelurahan Presisi.
Kegiatan yang digelar di The Royal Suite Hotel Balikpapan pada Senin (29/1) ini dihadiri puluhan peserta. Nampak hadir Bupati PPU Makmur Marbun, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan 1 Timur M Syirajuddin, Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi, Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal, Pimpinan atau perwakilan dari Perangkat Daerah di Kaltim, serta Lurah dan Camat di Kabupaten PPU.
Acara ini pun diisi dengan pemaparan pelaksanaan kegiatan Data Desa Presisi oleh Sofyan Sjaf.
merdeka.com
Akmal menekankan pentingnya data yang akurat dan terperinci sebagai dasar untuk pembangunan. Dengan memiliki data yang presisi, dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia.
"Kami yakin bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk IPB, akan membantu kami dalam menghasilkan data yang akurat dan relevan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kaltim," tambah Pj Gubernur Akmal Malik.
Dituturkan pria asal Sumatera Barat ini, DDP menjadi pondasi yang harus kuat dan anyar karena dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Data yang akurat tentang kondisi desa atau kelurahan merupakan dasar yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kemudian, dengan memiliki data yang presisi pula, pemerintah dan lembaga terkait dapat menyelenggarakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, begitupula untuk pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan.
“Data yang presisi memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti dalam mengalokasikan sumber daya dan merancang kebijakan,” imbuhnya lagi.
Secara keseluruhan, Data Desa Presisi menjadi pondasi karena memberikan informasi yang kritis dan terukur untuk mendukung upaya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berbasis bukti di tingkat desa atau kelurahan.
Kegiatan ini pun, diharapkan sebagai tindak lanjut untuk terus menegaskan komitmen dalam menggunakan data yang akurat dan terkini dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Data yang valid, akurat dan terkini amat dibutuhkan sebagai pondasi perencanaan pembangunan.
Data perolehan suara PSI di Sirekap menggelembung banyak.
Baca Selengkapnya
Data itu merupakan salinan plano C1 dikirim secara digital dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data SKPG Bapanas, Ibu Kota Nusantara masuk dalam kategori daerah rawan pangan.
Baca Selengkapnya
Bukti-bukti kecurangan tersebut bakal diserahkan kepada Bawaslu dan MK.
Baca Selengkapnya
Di Dapil DKI misalnya, jumlah perolehan suara Caleg melebihi DPT total penduduk ibu kota
Baca Selengkapnya
Data itu dibeberkan KPU dalam rapat dengan DPR, Bawaslu dan Kemendagri terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Hal ini mengingat pemenuhan pupuk bagi petani wajib teralokasi sesuai kebutuhan di daerah, mengacu data pemerintah.
Baca Selengkapnya
Duit tersebut berasal dari program Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROPE)
Baca Selengkapnya
Para pekerja rumah tangga melakukan aksi puasa massal mendesak RUU PPRT disahkan. Mereka akan tetap puasa sampai RUU PPRT disahkan menjadi Undang-Undang.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi