Perjanjian Ekstradisi Buat Indonesia Tak Sulit Kerja Buronan di Singapura
Merdeka.com - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Syarief Hasan mendukung perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura. Menurutnya, dengan adanya perjanjian ini memudahkan aparat penegak hukum untuk mengejar buronan yang berada di Singapura.
"Ya itu tindak lanjut mungkin. Jadi Indonesia sudah tidak mengalami kesulitan," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1).
Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini, perjanjian ekstradisi mendorong pemerintah Indonesia dan Singapura saling mendukung.
"Jadi kita bisa saling mendukung dua negara ini terkait ekstradisi," ujarnya.
Dengan adanya perjanjian ekstradisi juga mempertegas kerjasama Indonesia dan Singapura dalam hal penindakan hukum. Meski, sebelumnya kedua negara juga sudah kooperatif.
"Selama ini kan pemerintah Singapura sudah kooperatif, tapi ini hanya untuk mempertegas saja," kata Syarief.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa(25/1). Perjanjian itu dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, narkotika, dan terorisme.
Yasonna menjelaskan, Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki masa retroaktif yaitu berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya selama 18 tahun ke belakang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan maksimal kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
"Selain masa retroaktif, Perjanjian Ekstradisi ini juga menyepakati bahwa penentuan kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan," ungkap Yasonna, usai penandatanganan Perjanjian Ekstradisi tersebut, Selasa (25/1).
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bertemu Menlu Malaysia, Bahas Masalah Perbatasan hingga Pekerja Migran
Indonesia dan Malaysia akan terus berkomitmen untuk saling memperkuat hubungan kedua negara.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaBanyak Masyarakat Indonesia Mau Pindah jadi Warga Negara Singapura, Begini Persyaratannya
Alasannya karena gaji pekerja di Singapura lebih tinggi dibandingkan pekerja di Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AS Ungkap Pejabat Indonesia Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jawab Begini
SAP melalui agen-agen tertentu terlibat dalam skema untuk menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaMenuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas
Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca SelengkapnyaPersiapan Debat Capres Ketiga, Ganjar: Jangan Bicara Muluk-Muluk Kalau Pekerja Migran Tak Diurus
Terkait pertahanan, Ganjar menyinggung soal alutsista dan kebutuhan dasar yang mesti terpernuhi.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaJabat Tangan di Istana, AHY Bicara Hubungannya dengan Moeldoko
Menteri AHY ungkap hubungannya dengan Moeldoko yang pernah berseteru terkait Partai Demokrat.
Baca Selengkapnya