Merdeka.com - Perobohan sejumlah pohon di Lereng Gunung Lawu untuk obyek wisata baru mendapatkan tindakan tegas dari Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Surakarta. Mereka memutuskan kerjasama dengan mitra karena melanggar perjanjian yang sudah disepakati.

"Untuk sementara waktu kami tidak akan menerima pengajuan baru kerjasama pemanfaatan hutan di wilayah Karanganyar," ujar Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta Sugi Purwanta, kepada merdeka.com, Rabu (15/1).

Menurut Sugi, pihaknya akan fokus pada 21 mitra pemanfaatan hutan yang telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Perhutani. Hal itu menyusul terjadinya perusakan hutan untuk pengembangan wisata oleh investor, beberapa waktu lalu.

Purnomo menyebut, 21 mitra tersebut semuanya berada di wilayah Kecamatan Tawangmangu, dengan luas lahan yang digunakan bervariasi. Bentuk pemanfaatan hutannya beragam, mulai dari pengembangan objek wisata hingga restoran atau kafe.

"Kami mendukung program pemerintah untuk mengembangkan Karanganyar sebagai destinasi wisata unggulan," katanya.

Namun, dikatakannya, pihaknya juga berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan kelestarian hutan. Sehingga pihaknya tetap taat aturan dan jika ada yang tidak sesuai, akan dievaluasi.

Diberitakan sebelumnya, sebuah video perobohan sejumlah pohon dengan alat berat di hutan Gunung Lawu viral di media sosial. Aksi di Petak 45 - 2, Desa Gondosuli, Tawangmangu, Karanganyar tersebut mengundang komentar negatif dari warganet, termasuk Bupati Karanganyar, Juliyatmono. Mereka menyayangkan dan mengecam tindakan tersebut.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono yang sempat mengecek lokasi pada Kamis (9/1) mendesak Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Surakarta mencabut izin pengelolaan hutan tersebut. Hari ini Juliyatmono memanggil pengelola hutan tersebut untuk diminta konfirmasi.