Peredaran kayu ilegal di Mukomuko akan dihentikan
Merdeka.com - Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, akan menghentikan peredaran kayu ilegal di daerah itu.
"Kita menghentikan 'Ilegal Logging' tidak perlu ke penjual, tetapi ke pembeli, baru dapat ketahuan ada atau tidak dokumennya," kata Kabid Kehutanan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan (DP3K) Kabupaten Mukomuko, Budi Yanto, di Mukomuko, Senin.
Dia mengatakan, meskipun saat ini instansi tersebut hanya memiliki dua orang personel Polisi Kehutanan (Polhut), namun bukan kendala bagi instansi itu dalam menghentikan peredaran kayu ilegal. Menurut dia, belum lama ini instansi itu telah menyurati perusahaan terutama yang melakukan aktivitas pembangunan menggunakan material kayu agar jangan membayar proyek di perusahaan kalau bahan bakunya tidak jelas.
"Baru perusahaan yang kita surati. Jangan membayar proyek yang ada di perusahaan kalau sumber bahan bakunya tidak jelas," ujarnya.
Setelah itu, kata dia, pihaknya akan turun ke ke perusahaan untuk mengevaluasi dan mengecek kebenaran sumber bahan baku yang mereka gunakan dan dokumen kayu yang digunakan.
Namun, kata dia, pengecekan itu bukan terhadap seluruh bangunan yang telah berdiri sejak tahun 2013 kebawah, tetapi bangunan baru tahun 2014 ini. "Kita minta perusahaan dapat memperlihatkan dokumen kayunya. Kalau tidak ada maka mereka harus dapat menunjukkan penjualnya," ujarnya lagi.
Dia menjelaskan, tahun 2014 sebanyak tiga usaha depot di daerah itu yang diberikan rekomendasi menjual kayu, yakni Dua putri, Bintara, dan BJ 12. Sebelumnya, kata dia, tahun 2013 ada enam usaha ini yang masih berlaku masa izinnya, yakni Kristian, Riu Join Pratama, Yobisa, Kurnia, Tiga Putra, Tri3G. "Di luar usaha tersebut, kami tidak bertanggung jawab atas semua kayu yang dijualnya," ujarnya lagi.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi Anjurkan Mudik Lebih Awal, Menhub Sebut Tiket H-10 Hingga H-5 Masih Tersedia
Budi menerangkan puncak arus mudik terjadi pada H-4 dan H-3 lebaran.
Baca SelengkapnyaJokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu
Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca SelengkapnyaMenkeu Sri Mulyani Buka Suara soal Isu Mundur dari Kabinet: Saya Bekerja, Saya Bekerja
Menkeu Sri Mulyani membantah isu dirinya mundur dari jabatannya
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TKI Ilegal Picu Membludaknya Daftar Pemilih Khusus Pemilu 2024 di Jeddah
Hal itu diketahui saat proses rapat pleno rekapitulasi suara nasional berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat (1/3).
Baca SelengkapnyaPengusaha Spa Gugat Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen, Begini Respons Sri Mulyani
Kementerian Keuangan mempersilahkan pelaku usaha spa untuk melakukan gugatan secara resmi melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaKejagung Didukung Usut Dugaan Keterlibatan Pihak Lakukan Pembiaran Tambang Ilegal di Babel
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menyampaikan, penyidik mendapati adanya dugaan pembiaran tambang ilegal
Baca SelengkapnyaDito Mahendra Dituntut 1 Tahun Penjara di Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal
Jaksa berkeyakinan, Dito telah melakukan tindak pidana atas kepemilikan senjata api (senpi) ilegal.
Baca SelengkapnyaJokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca Selengkapnya