Perbaikan pascagempa di Bener Meriah dan Aceh Tengah Rp 2 T

Merdeka.com - Untuk melakukan perbaikan pasca-bencana gempa di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah membutuhkan dana sebesar Rp 2 triliun. Dana sebesar itu akan diambil dari APBN, APBA dan APBK.

Demikian disampaikan oleh Ketua Ketua Tim Koordinator Penyusunan Rehab Rekon, Khairul Basri kepada merdeka.com, Minggu (4/8). "Untuk memperbaiki rumah yang rusak itu Gayo butuh dana lebih kurang Rp 2 triliun," kata Khairul Basri.

Setelah masa tanggap darurat berakhir dan memasuki masa transisi untuk masa rehap-rekon, Pemerintah Aceh akan melakukan rehabilitasi secara terpadu. Perbaikan akan dimulai September 2013 mendatang dan berakhir pada Desember 2015 mendatang. "Saat ini sedang menyusun draf untuk mengajukan anggaran rehab-rekon di Gayo," tuturnya.

Perbaikan tidak hanya membangun perumahan warga, tetapi juga akan dibangun fasilitas publik yang mengalami kerusakan. "Masjid, sekolah dan puskesmas yang rusak juga kita akan perbaiki, demikian juga akan dibantu sektor ekonomi produktif," imbuhnya.

Sementara itu mengenai harga rumah yang akan dibantu, jumlahnya bervariasi. "Semua itu tergantung kerusakan rumah," katanya.

Untuk rumah yang rusak parah akan dianggarkan dana sebesar Rp 60 juta per unit, rusak ringan Rp 25 juta per unit dan rumah yang rusak namun masih bisa ditempati akan dibantu sebesar Rp 10 juta per unit.

Khairul Basri menyebutkan, jumlah rumah yang diusulkan pada Pemerintah masing-masing rumah rusak berat 6.582 unit, rusak sedang 3.690 unit dan rusak ringan 8.739 unit di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.

Terkait pelaksanaan pembangunan rumah korban gempa di dataran tinggi Gayo, tidak melalui tender. Akan tetapi, proses pembangunan akan diserahkan pada Kelompok Masyarakat (Kopmas). "Nanti akan ada Kopmas masing-masing satu kelompok membangun rumah antara 10 sampai dengan 15 unit rumah," imbuhnya.

Ia menyebutkan, terkait dengan proses pencairan anggaran juga akan langsung ditransfer pada Kopmas masing-masing tersebut. "Jadi, kinerja Kopmas itu nanti akan dimonitoring oleh Pemerintah Daerah setempat," jelasnya.