Penyidik KPK cecar Jero Wacik soal upeti Komisi VII
Merdeka.com - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik mengakui dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seputar pemberian upeti kepada Komisi VII DPR, sebagai saksi terkait pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan 2013 antara Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM. Tetapi, dia tetap mengelak ada praktik bagi-bagi uang dalam proses itu.
Menurut Jero, usai diperiksa hampir tujuh jam, dia merasa tidak pernah membahas soal pemberian 'Tunjangan Hari Raya' kepada Komisi VII supaya meningkatkan alokasi anggaran buat Kementerian ESDM. Dia juga menampik disebut merestui praktik saweran buat Komisi VII.
"Tidak pernah. Saya katakan tidak pernah ada pembahasan THR karena memang tidak ada anggaran THR. Jadi saya confirm tidak pernah ada permintaan THR kepada saya," kata Jero kepada awak media selepas pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/11).
Jero tetap menyangkal ketika didesak apakah sejawatnya di Partai Demokrat sekaligus mantan Ketua Komisi VII, Sutan Bhatoegana, memaksanya menyerahkan upeti kepada anggota komisi energi itu. Dia juga mengaku tidak tahu soal kesaksian mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM, Didi Dwi Sutrisnohadi, dalam sidang mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.
Dalam persidangan, Didi menyebut pernah memberikan upeti sebesar USD 140 ribu buat pimpinan, anggota, dan sekretariat Komisi VII DPR. Dia mengaku diperintah oleh mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno, menyiapkan upeti itu. Uang itu diserahkan Didi melalui staf khusus Sutan, Irianto Muchyi, dan mantan Anggota Komisi VII fraksi Partai Demokrat lainnya, Tri Yulianto. Duit itu dialirkan supaya memuluskan pembahasan APBN-P 2013 antara Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR.
"Tidak. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Terima kasih ya," ujar Jero.
Jero malah menyanjung Sutan. Dia mengaku sejawatnya itu adalah teman baik dan tidak pernah memerasnya.
"Enggak pernah. Pak Sutan tidak pernah memeras saya. Pak Sutan orangnya saya bersahabat, berteman, tapi urusan negara ya urusan negara," sambung Jero.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'
KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
Baca SelengkapnyaJPPR Klaim Temukan Sejumlah Pelanggaran di TPS, dari Diintimidasi Aparat hingga Pembagian Uang
JPPR menemukan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu
Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar
Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa
Modusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek
Baca SelengkapnyaSopir Bajaj Keroyok Jukir di Kemayoran, Gara-Gara Utang Rp130 Ribu
Atas perbuatannya, ketiga pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka
Baca SelengkapnyaSegini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaPerjalanan Kasus Polisi Tipu Polisi di Sumsel, Uangnya Dikuras, Jabatan Kapolsek Tinggal Mimpi
Terdakwa mengaku menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi.
Baca Selengkapnya