Merdeka.com - Proses penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan penyimpangan pemberian Surat Keterangan Lunas penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terhadap Sjamsul Nursalim nampaknya terancam mandek. Padahal, dugaan penyelewengan itu sudah mulai diselidiki sejak 2008.

Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, mengaku sampai saat ini pihaknya masih mengejar target menyelesaikan perkara-perkara sudah 'matang' di masa akhir kepemimpinan periode ketiga. Dia secara tidak langsung mengatakan penyelidikan kasus itu bakal dikesampingkan.

"Perkara-perkara di tingkat penyidikan juga masih banyak yang harus diselesaikan," tulis Johan melalui pesan singkat, Jumat (27/2).

Johan menyatakan, KPK bakal mendahulukan penyelesaian kasus sudah dalam tahap penyidikan. Sebab menurut dia, KPK juga diikat oleh batas waktu penyelesaian perkara sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

"Karena itu kami sedang mengevaluasi penanganan perkara-perkara di tingkat penyidikan terlebih dahulu, karena ini ada batasan limitasi waktu seperti penahanan dan lain-lain," tambah Johan.

KPK sudah meminta keterangan beberapa mantan pejabat dalam kasus ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004, Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001, Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998-1999, Bambang Subiyanto, Menteri Koordinator Perekonomian 1999-2000 dan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), I Putu Gede Ary Suta, eks Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie, serta mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (saat ini menjabat Menteri BUMN) Rini Mariani Soemarno.

KPK mulai bergerak mengusut dugaan penyimpangan SKL BLBI pada 2008 saat masih di bawah kepemimpinan Antasari Azhar. Saat itu, lembaga antirasuah membentuk empat tim khusus buat menyelesaikan kasus BLBI, sebelumnya mentok saat ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kasus ini ditelusuri selepas operasi tangkap tangan kasus suap dari pengusahan Artalyta Suryani alias Ayin terhadap mantan Jaksa Urip Tri Gunawan. Saat itu, Ayin menyogok Urip supaya menghentikan penyidikan oleh Kejaksaan Agung soal adanya dugaan penyimpangan dalam penerbitan SKL Sjamsul, dibayar dengan aset-aset bodong.

Salah satu tim bertugas untuk menangani perkara yang dihentikan Kejaksaan karena telah menerima SKL, termasuk kasus mantan pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, mempunyai utang sebesar Rp 27,4 triliun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) oleh Badan Pemeriksa Keuangan, nilai penjualan dari aset Salim yang diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk penyelesaian BLBI ternyata hanya 36,7 persen atau sebesar Rp 19,38 triliun. Menurut informasi didapat dari sumber, Sjamsul sengaja bersekongkol dan meminta supaya aset-aset dia bayarkan kepada negara sebagai ganti utangnya nilainya 'dikatrol' sedemikian rupa. Sehingga seolah-olah memiliki nilai ekonomis tinggi. Padahal setelah dilihat langsung kenyataannya berbanding terbalik.

Meski demikian, pemerintah justru mengampuni beberapa pengutang lewat penerbitan SKL. Mekanisme penerbitan SKL yang dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002 saat kepemimpinan Presiden Megawati dan Ketetapan (Tap) MPR Nomor 6 dan 10. Saat itu Megawati mendapat masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-jakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi buat menerbitkan SKL.

Penerbitan SKL itu menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/ SP3) terhadap sejumlah pengutang. Selain Sjamsul, ada beberapa pengusaha lain diduga mengemplang turut dihentikan penyidikannya. Yakni The Nin King dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus "release and discharge" dari pemerintah.

Dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, sebanyak Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara. Sedangkan dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 42 bank penerima BLBI menemukan penyimpangan sebesar Rp 54,5 triliun. Sebanyak Rp 53,4 triliun merupakan penyimpangan berindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.