Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan untuk memutus sengketa Pilpres lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Semua tergantung yang terjadi di persidangan. Sidang sengketa Pilpres akan dimulai 14 Juni 2018 dan dijadwalkan selesai pada 28 Juni 2019.

"Oh bisa, sangat (lebih cepat). Tergantung dari para pihak, 28 itu paling lambat," kata Anwar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

MK akan memberi porsi yang sama pada dua belah pihak. Mulai dari bukti hingga mendatangkan saksi. Anwar memastikan sembilan hakim MK akan berimbang dalam mengambil keputusan dari fakta persidangan.

Nantikan update berita Pilpres 2024 di Liputan6.com

"Saya sudah katakan kami siap 100 persen, tidak ada lagi hal yang perlu dibahas atau menjadi kendala," jawabnya yakin.

Sebagai informasi, MK memiliki sembilan hakim yang ikut dalam sidang sengketa pemilihan presiden 2019.

Mereka adalah, Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih. Alur sidang diketahui akan dimulai pada 14 Juni untuk pendahuluan. Lalu 17 Juni sampai 24 Juni dengan agenda pemeriksaan persidangan. Kemudian, MK akan memutus hasil sengketa lewat Rapat Permusyawaratan Hakim yang berlangsung pada 25 Juni sampai 27 Juni 2019.

Berikut jadwal Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa Pilpres 2019:

22-24 Mei 2019

Jadwal pengajuan permohonan gugatan hasil pilpres. Pengajuan gugatan ini dapat dilakukan 3 hari setelah penetapan hasil pilpres melalui rekapitulasi oleh KPU.

11 Juni 2019

Registrasi permohonan peserta pilpres yang mengajukan gugatan berupa:

1. Penyampaian akta registrasi perkara konstitusi kepada pemohon.

2. Penyampaian salinan permohonan kepada termohon

3. Pemberitahuan hari sidang pertama

12 Juni 2019

1. Penyerahan jawaban termohon dan keterangan pihak terkait.

2. Penyampaian jawaban termohon dan keterangan pihak terkait terhadap pemohon

14 Juni 2019

MK menggelar sidang perdana. MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan.

17-21 Juni 2019

MK kembali melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian.

24-27 Juni 2019

Sidang terakhir dan rapat musyawarah hakim

28 Juni 2019

MK membacakan sidang putusan pilpres.

28-2 Juli 2019

MK menyerahkan salinan putusan.

Reporter: Muhammad Radityo