Merdeka.com - Terdakwa kasus penipuan Nenek Arpah divonis delapan bulan. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu dua tahun. Sidang vonis dengan terdakwa berinisial AKJ digelar secara teleconference di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Depok.

Majelis hakim memutuskan AKJ dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. "Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama delapan bulan," kata Ketua Majelis Hakim, M Iqbal Hutabarat dalam amar putusannya, Rabu (8/4).

Hakim menilai, terdakwa dianggap melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Terdakwa dijerat pasal tersebut atas kasus penipuan tanah seluas 103 meter persegi milik Arpah. Namun tanah tersebut diklaim milik AKJ karena sudah dibalik nama. Pertimbangan hakim memvonis delapan bulan karena sikap dan kelakuan baik dari Terdakwa selama proses hukum. "Selama proses, terdakwa berkelakuan baik," ucapnya.

Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut agar barang bukti sertifikat tanah Nomor 8198 yang sebelumnya atas nama Arpah (kemudian dibalik nama oleh AKJ) dikembalikan pada Arpah. Sayangnya, tuntutan tersebut tidak dikabulkan hakim.

"Perkara kepemilikan sertifikat tanah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dan diselesaikan dalam ranah perdata. Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa (AKJ)," ungkap Iqbal.

Menanggapi vonis ini, Arpah dan tim advokatnya menyatakan pikir-pikir, begitu pula dengan jaksa penuntut umum.

Nenek Arpah mengaku ditipu AKJ pada tahun 2015. Tahun 2011, ia menjual tanah seluas 196 dari total 299 meter persegi pada AKJ. Sisa 103 meter persegi, Arpah mengaku tak menjualnya sama sekali.

Lantaran percaya pada AKJ, Arpah menyerahkan seluruh sertifikat tanahnya, termasuk sisa 103 meter persegi luas tanah di dalamnya. Ia pikir, AKJ akan memecah sertifikat itu.

Saat dibawa ke notaris, Nenek Arpah diminta cap jempol. Karena tidak bisa baca, Nenek Arpah pun nurut saja. Dia baru tahu kalau tanahnya sudah balik nama pada AKJ ketika ada debitur yang datang dan meminta tanah tersebut.

Arpah sempat ngotot mempertahankan tanahnya karena merasa tidak pernah menjual atau balik nama. Arpah pun membawa kasus ini ke meja hijau untuk memperjuangkan haknya.