Merdeka.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah, Frans Kongi kecewa dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang menggunakan Pemenaker Nomor 18 Tahun 2022 dalam penetapan upah minimum. Sebab menurutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang sebelumnya dibuat landasan dinilai sangat ideal untuk kondisi pengusaha saat ini.

"Pemenaker 18 kita tolak. Apindo seluruh Indonesia tolak itu. Kita tolak. Kita akan terapkan PP 36 mengenai pengupahan," kata Frans, Semarang, Senin (21/11).

Terkait tuntutan buruh yang tetap menyuarakan kenaikan sebesar 13 persen, pihaknya hanya menjawab silakan. Namun dia masih mempertanyakan dasar kenaikan tersebut lantaran dirasa kurang tepat.

"Silakan suarakan kenaikan 13 persen. Dasar dia apa tak tahu. Kenapa kenaikan bisa sebesar itu. Tapi maaf, paling tahu kesehatan perusahaan adalah pengusaha itu sendiri. Sebab begini, seperti halnya seorang karyawan, kalau baik, berprestasi, upah tidak naik atau sedikit, pasti lari," ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng, Aulia Hakim justru mengapresiasi langkah pemerintah yang tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dalam penetapan upah minimum. Kendati demikian, pihaknya masih kecewa lantaran kenaikan UMK itu dibatasi maksimal 10 persen.

"Kami mengapresiasi kepada pemerintah. Karena tidak menggunakan PP 36, melainkan menggunakan Pemenaker Nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah 2023. Tapi kami, kalangan buruh di Jateng tetap menyerukan untuk memperjuangkan kenaikan upah agar tetap bisa naik di atas 10 persen, minimal 13 persen," tegas Aulia.

Besaran kenaikan 13 persen itu, setidaknya bisa menutupi pengeluaran buruh untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, yang sudah pada naik seiring naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Jadi kami harap Gubernur Jateng menjembatani apa yang menjadi permasalahan kalangan buruh ini," jelasnya.

Sekadar informasi, untuk UMP 2023, Kemnaker memperpanjang batas akhir pengumuman menjadi 28 November 2022. Sementara UMK diberi waktu hingga 7 Desember 2022.

Perubahan jadwal ini bertujuan memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi dewan pengupahan daerah. Yakni untuk menghitung upah minimum tahun 2023 sesuai dengan formula baru.