Merdeka.com - Partai Gerindra tetap ngotot mengajukan uji materi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Pemda) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal dalam rapat paripurna hari ini menunda pengesahan RUU pemerintahan daerah (Pemda) tersebut.

"Ya enggak apa-apa dong," kata Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman saat dihubungi merdeka.com, Selasa (23/9).

Habiburokhman mengatakan, Partai Gerindra sangat mendukung upaya pemerintah mengesahkan revisi RUU Pemda itu, termasuk Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 32/2004 yang mengatur pemberhentian kepala daerah. "Malahan bagus yang kami gugat dimasukkan. Kalau enggak ada ya kami tetap mainkan di Medan Merdeka Barat," katanya.

Seperti diketahui, Partai Gerindra berusaha menjegal Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo. Gerindra mengajukan uji materi Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda.

Gerindra ingin agar ada aturan bahwa kepala daerah bisa diberhentikan jika parpol pengusung kepala daerah tersebut mencabut rekomendasi dukungan. Pemberhentian bisa dilakukan meski tidak semua parpol pengusung mencabut rekomendasi.

Sementara itu, dalam rapat paripurna hari ini, yang awalnya mengagendakan pengesahan RUU Pemerintah Daerah (Pemda) Komisi II DPR meminta pengesahan itu ditunda. Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengakui bahwa pengesahan bakal ditunda. Dia tak menjelaskan apa alasan pihaknya meminta RUU Pemda ditunda pengesahannya.

"Komisi II sudah meminta ditunda pada saat paripurna surat komisi II dibacakan diputuskan penundaan tersebut baru dari daftar agenda dihapus, begitu prosedur tatibnya," kata Agun.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain mengatakan, masih ada yang harus disinkronisasikan terlebih dahulu dalam RUU Pemda. Rencananya, RUU Pemda bakal disahkan pada 25 September berbarengan dengan pengesahan RUU Pilkada.

"Mau disinkronkan dulu jam 13.00 WIB ini. Jadi kemungkinan diundur ke tanggal 25," kata Malik.