Merdeka.com - Puluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Online Jogja (PPOJ) mendatangi kantor DPRD DIY, Senin (17/7). Kedatangan para mereka untuk mendesak anggota legislatif itu meminta Gubernur DIY Sri Sultan HB X menghapus Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 32 tahun 2017 tentang aturan taksi online di DIY.

Ketua PPOJ M. Anshory menyampaikan, pengemudi online menolak pemberlakuan Pergub Nomor 32 tahun 2017. Pasalnya, Pergub yang dikeluarkan oleh Sri Sultan HB X ini gagal memfasilitasi kepentingan para pengemudi online.

"Kami ingin Pergub tentang taksi online dibatalkan. Sebab kami merasa dirugikan oleh Pergub tersebut. Saat pembahasan kami tidak pernah diajak untuk rembug-kan tentang Pergub itu," tegas Anshory, Senin (16/7).

Anshory menceritakan, dalam pembahasan hingga diberlakukannya Pergub tentang taksi online itu, para pengemudi tidak pernah diundang. Pihak yang diundang justru hanya perusahaan penyedia jasa aplikasi.

Padahal perusahaan penyedia jasa aplikasi ini, lanjut Anshory tidak terkena dampak langsung dari Pergub tersebut.

"Harusnya pengemudi online juga diajak berembug. Agar kami bisa menyuarakan suara kami sendiri," urai Anshory.

Anshory menerangkan, pengemudi online meminta agar para wakil rakyat bisa memfasilitasi agar bisa bertemu dengan Gubernur DIY. Tujuannya agar bisa menyampaikan secara langsung apa yang para pengemudi rasakan paska penerapan Pergub.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto mengungkapkan, pihaknya akan sesegera mungkin meminta penjelasan terkait dengan Pergub Nomor 32 tahun 2017 itu. Pasalnya, ada keluhan dari para pengemudi online yang merasa tidak terfasilitasi saat Pergub itu disahkan.

"Akan kami tanyakan ke biro hukum Pemprov DIY. Apakah benar para pengemudi online ini tidak mendapatkan undangan saat pembahasan Pergub. Kalau memang benar ternyata lalai dan abai tidak mengundang perwakilan pengemudi online maka PPOJ bisa menggugat Pergub tersebut," tutupnya.