Pengamen korban salah tangkap jadi saksi gugatan UU MD3

Merdeka.com - "Saya langsung dibawa ke Polsek Kebayoran Lama. Mulanya saya diberitahu untuk jadi saksi di Polda Metro Jaya. Tapi sampai di Polda saya digebuki disetrum, disuruh mengaku jadi pelaku pembunuhan," ujar pengamen korban salah tangkap polisi dalam kasus pembunuhan anak jalanan di jalan layang Cipulir, Andro Suriyanto di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (9/10).

Andro sedikit tergagap dalam memberikan keterangan di depan para hakim konstitusi. Dia seperti berusaha menahan sedih lantaran mengingat pengalaman diperlakukan tidak manusiawi oleh penyidik kepolisian.

"Bahkan saat dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), saya dan beberapa teman saya dipaksa untuk mengaku. Kami dibawa ke lapangan, kami disiksa untuk mengaku," terangnya.

Kehadiran Andro ke MK bukanlah untuk menggugat perilaku aparat penegak hukum yang sering bertindak sewenang-wenang. Dia dihadirkan oleh pemohon uji materi Pasal 245 Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana bersama beberapa warga, Erasmus Napitupulu, Febi Yonesta dan Rizal.

Mereka mempermasalahkan pasal ini lantaran memberikan hak istimewa kepada anggota dewan ketika terjerat masalah pidana. Pasal itu menyebutkan adanya kewajiban bagi penyidik mendapat izin penyidikan terhadap anggota dewan yang terkena perkara hukum dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Maksud para pemohon menghadirkan Andro untuk menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif di mata hukum bagi rakyat biasa dengan anggota parlemen. Hal itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin persamaan hak dan perlakuan bagi warga negara di hadapan hukum.

Terkait persoalan keistimewaan ini, peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti, hal itu diberikan dalam rangka perlindungan untuk menjamin tugas-tugas anggota dewan tidak terganggu. Namun demikian, menurut dia, hal itu merupakan salah satu bentuk intervensi terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman.

"Pemberian izin (oleh Mahkamah Kehormatan Dewan) ternyata bertentangan dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman dan berakibat pada terhambatnya proses hukum," ungkap Bivitri.