Merdeka.com - Diterbitkannya Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai berbagai polemik. Tak hanya elite politik mengkritisi kebijakan itu, pihak lain pun ikut menilai kurangnya manfaat dari KIS untuk masyarakat.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, penerbitan KIS hanyalah kepentingan kampanye. "Saya selalu bilang KIS itu produk politik, sedangkan BPJS produk undang-undang," kata Agus saat Media Briefing BPJS Kesehatan di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12).

Menurut pengakuannya, sebelum KIS resmi diumumkan, Agus pernah mengingatkan tim sukses Jokowi untuk tidak mengeluarkan KIS.

Bukan tanpa sebab hal tersebut disampaikan. Ia menilai BPJS akan memakan biaya anggaran pendapatan belanja negara perubahan (APBNP) di tahun 2015.

"Mungkin sekarang engga apa-apa tapi nanti 2015 untuk APBNP itu bisa bermasalah pasti disikat KMP (koalisi merah putih)," ujarnya.

Agus menuturkan sebelum lebih jauh, KIS seharusnya diberhentikan. Pasalnya, selain Agus beberapa pihak sudah mengkritisi kebijakan ini padahal kartu KIS baru saja dibagikan.

"Diberhentikan saja, dijadikan satu. Buktinya kan Yuzril Ihza Mahendra udah ngomong, Fadel Muhammad juga ngomong semua ikut ngomong," tandasnya.