Merdeka.com - Pihak Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian setempat sebagai antisipasi keributan yang terjadi di depan kantor tersebut, pada Minggu (9/6) lalu. Tidak hanya personel kepolisian yang ditambah lima kali lipat untuk berjaga-jaga, sistem check in ke Kantor KJRI di Jeddah pun diperketat.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Tatang Razaq menuturkan bagi para TKI yang hendak mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di Kantor KJRI kini tidak lagi bisa datang secara bergerombol.

"Kalau kemarin itu kan antrean sekitar 12 ribu orang di depan gerbang, kalau sekarang harus jauh dari gerbang," ucap Tatang saat dihubungi merdeka.com, Selasa (11/6).

Jadi sekarang, lanjut Tatang, sistemnya steril. "TKI yang mau masuk juga sekarang sedikit-sedikit," terang Tatang yang telah bertemu dengan Kepala Kepolisian setempat guna membahas peristiwa keributan tersebut.

Sebelumnya, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Jeddah, Arab Saudi, mengamuk. Mereka membakar Kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah yang terletak di Jalan Al Rehab Distrik, Minggu (9/6).

Mereka emosi lantaran telah antre sejak lama namun belum terlayani. Mayoritas TKI bermasalah ini sedang mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk mendapatkan amnesti atau pemutihan. Surat itu dibutuhkan untuk membuat paspor atau izin tinggal.

Baca juga:

Pagi-pagi buta, loket pendaftaran di KJRI Jeddah dibuka

Marwah, TKI korban rusuh Jeddah akan dimakamkan di Arab Saudi

Kepala BNP2TKI: Ada mafia yang provokasi TKI di Jeddah

Ini solusi Menlu Marty atasi antrean panjang TKI di KJRI Jeddah

4 Pembelaan KJRI Jeddah soal kisruh antrean TKI