Merdeka.com - Mantan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, Sudiarso divonis 1 tahun 3 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, Semarang, Senin (18/5). Selain pidana penjara, Sudiarso juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan penjara.

"Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi," ujar Antonius Widjantono selaku hakim ketua.

Antonius juga mengatakan bahwa majelis hakim menolak pembelaan penasihat hukum terdakwa. Selain itu, majelis hakim menilai perbuatan Sudiarso yang tidak mendukung gerakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi sebagai pertimbangan yang memberatkan.

"Pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga," imbuh Antonius.

Setelah mendengar amar putusan majelis hakim, Sudiarso melalui penasihat hukumnya, Nugroho Budiantoro mengatakan masih pikir-pikir atas putusan tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh JPU, Munfainzi yang menyatakan pikir-pikir. "Kami masih pikir-pikir atas putusan majelis hakim. Beberapa hal kami pelajari, dan akan kami respon sebelum 7 hari ini," ujar Nugroho usai persidangan.

Sebelumnya, Sudiarso dituntut JPU hukuman pidana selama 1 tahun 6 bulan. Kasus korupsi logistik fiktif tersebut bermula saat adanya pengadaan logistik tahun 2012. Sudiarso pada saat itu baru menjabat sebagai Kalakhar menjadi menjadi kuasa pengguna anggaran.

Namun dalam pelaksanaannya, pengadaan logistik senilai Rp 197 juta tersebut diselewengkan oleh oknum BPBD Kudus.

Selain Sudiarso terdapat empat terdakwa lainnya yakni, Ruddy Maryanto, Nur Kasiyan, Muslimin, dan Sugiyanto.