Merdeka.com - Tim penasehat hukum terdakwa kasus korupsi simulator SIM di Korlantas Polri, Djoko Susilo, mengatakan penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah melampaui wewenang, dengan menjerat klien mereka dengan tindak pidana pencucian uang di bawah 2010. Mereka juga keberatan dengan cara KPK yang menetapkan Djoko sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan satu saksi.

Pernyataan itu tercantum dalam nota keberatan (eksepsi) berjudul, "Kehabisan kata-kata. Terlalu banyak pelanggaran hukum dalam kasus Irjen Pol. Djoko Susilo," dibacakan hari ini. Menurut anggota tim penasehat hukum Djoko, Hotma Sitompul, mereka sangat menyayangkan banyaknya pelanggaran hukum dalam perkara melibatkan kliennya.

"Pertama, proses penyidikan tidak sah karena melanggar hukum. Baik KUHAP maupun Undang-Undang KPK, karena DS ditetapkan sebagai tersangka tanpa alat bukti yang cukup, pada 27 juli 2012. Hanya berdasarkan keterangan seorang saksi, yaitu Sukotjo Sastronegoro Bambang," kata Hotma saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (30/4).

Menurut Hotma, semua saksi diperiksa setelah Djoko ditetapkan sebagai tersangka. Menurut dia, hal itu bertentangan dengan prinsip 'satu saksi bukan saksi.'

Hotma juga mempersoalkan pengenaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang kepada kliennya. Menurut dia, KPK juga melampaui wewenang dengan menjerat kliennya menggunakan Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Pengenaan pasal tindak pidana pencucian uang oleh KPK terhadap Djoko sangat keliru. Karena dengan kewenangannya, KPK hanya dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan tidak dengan undang-undang di bawah tahun itu," ujar Hotma.

Menurut Hotma, dalam kaitan dengan TPPU, KPK menyita aset-aset Djoko, yang menurut dia tidak ada hubungannya dengan perkara. Menurut dia, KPK tidak mencantumkan dalam surat dakwaan apakah perolehan harta itu memang benar dari hasil pencucian uang. Menurut dia, KPK wajib membuktikan kejahatan asal (predicted crime) buat membuktikan harta hasil pencucian uang Djoko di bawah 2010.

"Tindakan KPK jelas sudah melampaui wewenang dan sangat melanggar hukum. Karena KPK tidak menemukan kesalahan terdakwa dalam kasus simulator, maka direkayasa kasus pencucian uang itu," ujar Hotma.

Hingga berita ini diturunkan, pembacaan eksepsi masih berlangsung.