Merdeka.com - Meski telah mengatakan mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta seharusnya bisa mengambil sikap untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada di DPR. Sebagai orang nomor satu di negeri ini, SBY memiliki hak, agar RUU tersebut dibatalkan.

"SBY sebenarnya bisa menghentikan proses pembahasan RUU ini. Karena dia punya fungsi sebagai presiden, dengan kewenangannya bisa menarik UU ini yang akhirnya pembahasan RUU ini bisa terhenti," kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adrian Sopa, Jakarta, Kamis (18/9).

Adrian mengatakan, selain itu sebagai ketua umum Partai Demokrat, SBY juga bisa menggagalkan tujuan Koalisi Merah Putih yang menginginkan Pilkada tak langsung saat voting dilakukan. Dia menilai komposisi partai berlambang bintang mercy tersebut di DPR adalah sebagai kunci penentu pengesahan RUU Pilkada nantinya.

"Misalkan Demokrat dukung Pilkada langsung, maka sebenarnya secara hitungan matematis mereka menang di DPR," jelasnya.

Adrian menambahkan, di akhir masa jabatannya sebagai presiden, SBY diminta tidak membuat satu kebijakan yang sangat penting bagi kehidupan demokrasi di Indonesia ke depannya.

"Rakyat melihat SBY punya kekuatan, tapi sejauh ini tidak melakukannya. Hal ini sama ketika ada harapan yang tinggi tapi ketika harapan itu tidak terpenuhi, maka orang yang tadinya berharap jadi sangat kecewa," jelasnya.

Lebih lanjut menurut Adrian, saat ini publik menunggu sikap SBY untuk mengatasi masalah RUU Pilkada tersebut. Apabila SBY tidak berbuat apa-apa maka presiden lah yang akan disalahkan.

"Kalau SBY tak melakukan apa-apa, bukan hanya dalam negeri yang heboh tapi ini akan jadi konsumsi publik internasional. SBY jadi aktor yang merusak perjalanan demokrasi di Indonesia," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, hasil survei yang dilakukan LSI, mayoritas masyarakat Indonesia akan menyalahkan Presiden SBY apabila Pilkada lewat DPRD disahkan.

"Publik menyadari jika RUU Pilkada akan diputuskan oleh DPR, maka pihak pendukung Pilkada oleh DPRD (Koalisi Merah Putih) akan menang. Oleh karena itu, publik berharap SBY harus mengambil sikap tegas dalam kepastiannya sebagai presiden," kata Ardian.