Merdeka.com - Perekayasa di Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Widjo Kongko mengatakan gempa Banten yang belum ma terjadi kembali mengingatkan akan adanya potensi gempa bumi megathrust Selat Sunda yang mencapai magnitudo 8,7.

Widjo menuturkan gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Banten pada Jumat (14/1) pukul 16.05 WIB menjadi penanda bahwa Indonesia termasuk wilayah yang rentan bencana gempa bumi dan tsunami.

"Gempa yang terjadi di Banten ini mengingatkan adanya potensi ancaman di Selatan Jawa, Selat Sunda, Sumatera, dengan potensi megathrustnya,” ujar Widjo Kongko di Jakarta, Selasa (18/1).

Doktor yang pernah meneliti potensi gempa bumi megathrust dan tsunami di Selatan Jawa tersebut mengatakan gempa bumi Banten terjadi di daerah yang disebut sebagai seismic gap, yakni zona yang selama ini tidak menunjukkan adanya aktivitas seismik.

Gempa bumi Banten yang berpusat di Selat Sunda pada Jumat (14/1) itu tidak menimbulkan tsunami.

Menurut dia, potensi gempa bumi megathrust Selat Sunda adalah magnitudo 8,7, namun bisa saja lepasnya bersamaan dengan segmentasi di atasnya, yaitu megathrust Enggano, dan di sebelah timurnya megathrust Jawa Barat-Tengah.

"Jika pelepasan potensi gempa tersebut terjadi bersamaan, maka magnitudo gempa bumi bisa mencapai 9 atau lebih. Energi yang dihasilkan dari potensi gempa itu mirip dengan gempa bumi dan tsunami Aceh 2004," katanya.

Namun, lanjut Widjo, karena secara umum kedalaman laut di daerah sumber gempa lebih dalam dibandingkan dengan yang kejadian 2004, maka berdasarkan perhitungan model, secara saintifik tsunami yang terjadi bisa lebih tinggi dari Aceh.

Meskipun demikian, ia mengimbau agar masyarakat tidak panik, namun bersama pemerintah daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat dapat meningkatkan upaya mitigasi.

Oleh karena itu, Widjo mengatakan di sisi hilir, perlu menyiapkan program mitigasi bencana yang diperlukan, diantaranya menyiapkan peta ancaman dan peta risiko detail di setiap daerah.

Program mitigasi lain adalah memberikan edukasi bencana kepada masyarakat, menyiapkan tempat evakuasi yang layak, dan secara rutin melakukan simulasi menghadapi tsunami.

Sementara di sisi hulu, kajian mengenai gempa bumi dan tsunami perlu dilakukan secara terus-menerus.

Selain itu, Widjo menuturkan penting untuk memahami karakteristik ancaman tsunami di Indonesia. Sumber tsunami di Indonesia umumnya sangat dekat, yakni sekitar 100 kilometer dari lepas pantai, sehingga waktu perjalanannya sampai ke daratan terjadi sangat cepat.

Ia menekankan aspek mitigasi yang perlu dilakukan masyarakat tentang konsep evakuasi mandiri dan tidak terlalu mengandalkan teknologi yang ada saat ini.

Widjo mengatakan ke depan program mitigasi di pulau-pulau kecil juga perlu diperhatikan sehingga tidak hanya terkonsentrasi di pulau-pulau besar.

Di samping itu, Widjo berharap pembangunan sistem peringatan dini tsunami di Indonesia atau Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) yang selama ini telah berjalan, perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

InaTEWS tersebut meliputi antara lain fasilitas Buoy yang telah di pasang Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi BRIN di lepas pantai Bengkulu hingga Sumba, dan saat ini masih berfungsi.

Dengan demikian, InaTEWS dapat membantu masyarakat memperoleh peringatan dini tsunami secara lebih akurat melalui informasi yang diperoleh oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).