Merdeka.com - Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur ternyata belum memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Bahkan, daerah tujuan wisata itu tidak bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang.

"Meski menjadi magnet bagi wisatawan, baik lokal maupun internasional, Candi Borobudur belum mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat lokal. Terutama yang tinggal di sekitar kawasan itu," kata Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang, Rohadi Pratoto, Rabu (2/1).

Rohadi menjelaskan, pengelolaan TWCB hanya berdasar sistem bisnis. Sehingga sampai sekarang masih terdapat persoalan kemiskinan mendera masyarakat sekitar Candi Borobudur.

Mantan Camat Borobudur itu mengatakan, penghapusan pengenaan pajak hiburan di TWCB melalui Keputusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/HUM/2009 malah merugikan Pemkab Magelang. Menurut dia, Pemkab Magelang kehilangan PAD dari pajak itu Rp 4 miliar saban tahun.

"Padahal pendapatan Unit TWCB dalam tiga tahun terakhir sangat luar biasa perkembangannya. Dalam catatan Bappeda, pada 2010 Rp 100 miliar, pada 2011 bertambah menjadi Rp 120 miliar, serta pada 2012 meningkat lagi menjadi sekitar Rp 140 miliar," ujar Rohadi.

Namun, Camat Borobudur Iwan Setiarso mengatakan, setiap tahunnya manajemen TWCB membagikan sebagian laba kepada desa-desa sekitar kawasan candi. Hal itu sebagai bentuk Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Tetapi, menurut dia, nilainya terlampau kecil.

"Nilai bantuan CSR itu sedikit. Pokoknya, bantuan dari TWCB itu belum mampu memberikan dampak signifikan bagi desa-desa di sekitar kawasan Candi Borobudur," kata Iwan.

Iwan mengatakan pendapatan per kapita Kecamatan Borobudur periode 2007-2011 hanya sebesar Rp 7.7 juta. Hal itu menempatkan Borobudur di urutan enam dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang. Menurut dia, nilai itu jauh di bawah pendapatan Kecamatan Ngablak berlokasi di lereng Gunung Merbabu, yakni lebih dari Rp 11 juta.

"Apalagi dibandingkan Kecamatan Mertoyudan sebesar Rp 13 juta, atau Kecamatan Srumbung yang letaknya di kaki Gunung Merapi sebesar Rp 15.4 juta. Bahkan di bawah Kecamatan Salam berlokasi di perbatasan Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar hampir Rp 8 juta," lanjut Iwan.