Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pendaftaran PPDB online kisruh, Disdikbud Tangsel minta sistem zonasi dihapus

Pendaftaran PPDB online kisruh, Disdikbud Tangsel minta sistem zonasi dihapus Pendaftaran PPDB online hari kedua di Tangsel kusut. ©2018 Merdeka.com/Kirom

Merdeka.com - Kacaunya proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) online, di kota Tangerang Selatan, akibat sejumlah persoalan, mulai dari sisi teknis, sistem dan aturan yang dianggap menjadi biang masalah. Salah satu, yang juga menjadi perhatian, adalah aturan penerimaan calon peserta didik dengan menerapkan sistem zonasi siswa dan sekolah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Tangerang Selatan mengharapkan dihapusnya aturan mengenai sistem zonasi. Aturan itu dianggap menjadi biang masalah kekacauan PPDB online di Tangsel saat ini.

Kepala Bidang SMP kota Tangerang Selatan, Muslim Nur menegaskan, aturan zonasi yang tertuang dalam Permendikbud memiliki tujuan mulia untuk memberikan akses kepada warga terdekat dari sekolah menempuh pendidikan. Namun masalahnya, penyebaran sekolah negeri belum merata. Sementara para siswa dan orang tua terkekeh menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.

"Di Permendikbud harusnya seleksi zonasi dihapus saja, tapi ketentuan zonasi jangan dihapus. Zonasi bisa diatur di ketentuan umum saja," kata Kepala bidang SMP kota Tangerang Selatan, Muslim Nur, Jumat (13/7).

Dia mengakui, kekacauan proses PPDB online kali ke dua yang di selenggarakan di kota Tangsel ini kembali kusut lantaran sistem zonasi dijadikan sebagai alat seleksi.

"Selama ini zonasi jadi alat seleksi dan ini kerap membuat ricuh di masyarakat. Memang aturan ini benar tapi harus disesuaikan," kata dia.

Pada awal pelaksanaan PPDB online di tahun 2017 kemarin, aturan zonasi ditetapkan berbasis kecamatan. Karena dinilai kusut, tahun ini zonasi ditetapkan berbasis kelurahan.

"Nyatanya sama saja, memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mau tingkat RT/RW pun bisa jadi sama. Tujuannya (zonasi) baik, agar masyarakat setempat bisa bersekolah," katanya.

Rio orang tua murid mengaku, telah memahami adanya sistem zonasi tersebut. Dia menganggap sistem itu begitu merugikan siswa terlebih jarak dari sekolah yang dituju ke rumahnya begitu dekat. Namun karena persoalan zonasi anaknya dipastikan tak lolos.

"Karena secara administrasi saya beda kelurahan, kalau dihitung jarak mungkin hanya beberapa langkah. Nah apakah harus ada petugas yang mengukur jarak, karena saherusnya saya masuk zona sebagai pendaftar terdekat," kata dia.

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
16 TPS Kebanjiran di Tangsel Akan Gelar Pemungutan Suara Akhir Pekan Ini

16 TPS Kebanjiran di Tangsel Akan Gelar Pemungutan Suara Akhir Pekan Ini

Bawaslu Kota Tangerang Selatan merekomendasikan pelaksanaan pencoblosan pada 16 TPS yang tertunda akibat banjir, dilaksanakan pada akhir pekan ini.

Baca Selengkapnya
98,6% Tanah Sudah Terdaftar, Dampak Ekonomi di Kota Tangerang Selatan Mencapai Rp20,5 T

98,6% Tanah Sudah Terdaftar, Dampak Ekonomi di Kota Tangerang Selatan Mencapai Rp20,5 T

Tujuan dari dilakukannya percepatan dalam hal pendaftaran tanah, di antaranya untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat

Baca Selengkapnya
Tugas Pantarlih Pemilu dan Kewajibannya, Menarik Dipelajari

Tugas Pantarlih Pemilu dan Kewajibannya, Menarik Dipelajari

Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
95 TPS di Tangerang Selatan Gelar Perhitungan Suara Ulang, 475 Kotak Suara Dihitung Lagi

95 TPS di Tangerang Selatan Gelar Perhitungan Suara Ulang, 475 Kotak Suara Dihitung Lagi

Penghitungan ulang dilakukan setelah Bawaslu menjatuhkan saksi akibat kelalaian anggota KPPS membuka kotak suara sebelum jadwal pleno rekapitulasi.

Baca Selengkapnya
Sistem Gaji Tunggal PNS Diterapkan di KPK dan PPATK, Kementerian Lain Kapan?

Sistem Gaji Tunggal PNS Diterapkan di KPK dan PPATK, Kementerian Lain Kapan?

Menuru Anas, jika yang dimaksud gaji tunggal, maka ASN yang kerja dan tidak kerja gajinya akan sama.

Baca Selengkapnya
2 Polisi di Sumsel Dikepung Lalu Disandera & Diamuk Massa Usai Gerebek Penipu Online, Ini Kronologinya

2 Polisi di Sumsel Dikepung Lalu Disandera & Diamuk Massa Usai Gerebek Penipu Online, Ini Kronologinya

Kapolres menyesalkan tindakan warga yang menghalangi penangkapan pelaku kejahatan bahkan menyerang dan menyandera polisi.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP Mengaku Masih Temukan Perubahan Suara Meski KPU sudah Umumkan Hasil Pemilu 2024

Hasto PDIP Mengaku Masih Temukan Perubahan Suara Meski KPU sudah Umumkan Hasil Pemilu 2024

Hasto kemudian juga menyoroti beberapa problematika yang hulunya pada saat pencoblosan 14 Februari lalu pada sistem Sirekap KPU.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Tangani 46 Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024

Bawaslu Tangani 46 Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024

40 berkas dinyatakan pelanggaran dan 4 bukan pelanggaran pidana pemilu.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Temukan Lonjakan Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Tangsel, dari 86 Jadi 886

Bawaslu Temukan Lonjakan Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Tangsel, dari 86 Jadi 886

Padahal KPU RI telah menetapkan batas maksimal jumlah pemilih dalam satu TPS sebanyak 300 pemilih.

Baca Selengkapnya