Merdeka.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akhirnya memberhentikan sementara Kasubdit ekspor Direktorat Teknis Kepabeanan Heru Sulastyono, karena terlibat kasus suap dan pencucian uang, pada selasa (29/10) lalu.

"Kami serahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Sementara yang bersangkutan telah kami berhentikan sementara," ujar Kepala Pusat Kepatuhan Internal Dirjen Bea Cukai, Oentarto Wibowo, di Kantor pusat Ditjen Bea dan Cukai, Jl A Yani, Jakarta Timur, Jumat (1/11).

Oentarto mengatakan, tindakan pemberhentian sementara ini dilakukan sesuai PP 04 tahun 1966. Pihak bea dan cukai pun telah menunjuk Pelaksana Harian (PLH) Kasubdit Ekspor Direktorat Teknis Kepabeanan untuk mengisi posisi Heru.

"Sesuai dengan peraturan, setelah ditetapkan tersangka kami langsung menunjuk penggantinya," jelasnya.

Sementara itu Kepala Bagian Kepegawaian Dirjen Bea Cukai, Efrizal mengatakan, dengan posisi jabatan yang dipegang Heru, dia memiliki gaji dan tunjangan sekitar Rp 20 juta rupiah perbulannya. Namun, dengan terlibat kasus pencucian uang ini, Heru dipastikan tidak akan menerima gaji lagi setiap bulannya.

"Setelah diberhentikan, otomatis gajinya di putus, dan dia tidak berhak untuk menerimanya," jelas Efrizal.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Tipideksus Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto, HS mengungkapkan keberhasilannya menangkap Kasubdit Penindakan dan Penyidikan KPU Bea Cukai Tanjung Priok, Heru Sulistyono (HS) dengan cara mematikan aliran listrik ke rumahnya di Perumahan Alam Sutera, Tangerang, Banten. Pasalnya Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri sempat kesulitan menemuinya.

"Cukup lama dia tidak mau keluar. Akhirnya ditangkap karena listrik rumahnya itu dimatikan, dia kepanasan karena AC-nya mati," ujar Direktur Tipideksus Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto, HS di kantornya, Rabu (30/10).

Penyidik menjerat Heru, dengan pasal 3, 5 UU 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta pasal 5 ayat 2 dan pasal 12 huruf (a) (b) UU 31/1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 junto pasal 55 dan 56 KUHP.