Merdeka.com - Stunting masih menjadi persoalan yang banyak ditemukan di berbagai wilayah. Pos pelayanan terpadu (Posyandu) dinilai merupakan program yang tepat untuk menangani persoalan tersebut. Dinda Srikandi Radjiman, peneliti kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia (UI) menuturkan, pemerintah perlu memberi perhatian khusus bagi program Posyandu.

"Artinya Posyandu merupakan garda terdepan upaya pencegahan stunting. Ini yang perlu dijabarkan dalam rencana aksi secara konkret di lapangan," papar Dinda dalam keterangannya, Senin (16/12).

Menurut dia, peran strategis Posyandu pernah sukses di masa lalu. Tidak ada salahnya jika pemerintahan saat ini mencontoh kiat sukses tersebut.

"Artinya, tidak ada salahnya jika Posyandu diberi perhatian khusus dan digerakkan lagi. Dalam arti, perhatian khusus itu bisa berupa anggaran yang memadai untuk menggerakkan program di lapangan. Sebab, jangan salah karena people moved by incentives dari pemerintah," lanjutnya.

Dinda menjabarkan, kekuatan utama Posyandu berada pada deteksi awal dan kader di lapangan. Deteksi awal itu terkait dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi seiring berjalannya usia, sehingga jika ditemukan masalah atau abnormalitas pertumbuhan anak di usia 0 sampai 23 bulan dapat terdeteksi di Posyandu.

"Bayangkan bila tidak terdeteksi, dampaknya akan lebih parah dan berkelanjutan," jelasnya.

Selain itu, kata dia, kekuatan Posyandu selanjutnya adalah karena adanya kader. Perlu diketahui, semua intervensi di Indonesia ini kuncinya penggerak. "Kader adalah aset berharga dalam menyukseskan upaya penurunan stunting via Posyandu. Karena itu, pemerintah harus mulai memikirkan bagaimana reward dan mekanisme insentif yang cukup agar mereka bisa bergerak. misal dengan memfasilitasi biaya transport mobilitas mereka untuk mendatangi warga masyarakat di wilayah binaannya," paparnya.

Sebelumnya, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap persoalan stunting di Tanah Air. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kepala Pusat RSPAD Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan, salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi persoalan gizi buruk tersebut.

"Jenderal dokter Terawan Agus Putranto Menteri Kesehatan. Urusan stunting, layanan kesehatan, tata kelola BPJS berada di tangan beliau," kata Jokowi saat mengumumkan nama-nama menteri beberapa waktu lalu.