Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan tersangka kasus Bank Century yakni mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Budi Mulya, Jumat (15/11). Menanggapi hal itu, anggota Timwas Century DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, tindakan tersebut patut dimaknai sebagai langkah maju KPK dalam menangani mega skandal Bank Century yang nyaris stagnan sejak 2010.

Anggota Komisi III DPR itu menjelaskan, tidak adil jika dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century, serta penyalahgunaan wewenang dalam menetapkan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, hanya dialamatkan kepada Budi Mulya dan Siti Fadjriah. Menurutnya, yang memiliki wewenang memberi FPJP menurut sistem penetapan Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah para anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI).

"Jadi, menurut saya, pemeriksaan dan penahanan Budi Mulya hanya menjadi pembuka jalan bagi KPK untuk juga meminta pertanggungjawaban dari gubernur BI (Boediono) dan anggota Dewan Gubernur BI lainnya," kata Bambang saat dihubungi merdeka.com, Minggu (17/11).

Bambang mengatakan, kebijakan strategis Bank Indonesia (BI) selalu dirumuskan dan diputuskan kolektif kolegial oleh Dewan Gubernur BI. Oleh karena itu, politisi Golkar itu tetap berpandangan bahwa semua anggota Dewan Gubernur BI saat itu harus bertanggungjawab. Terlebih Boediono yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden.

"Dalam kasus FPJP untuk Bank Century, perubahan PBI dibahas dalam rapat Dewan Gubernur yang dipimpin Gubernur BI saat itu, Boediono. Perubahan PBI itu jelas sebagai keputusan kolektif kolegial," jelas Bambang.

"Saya ingat bahwa pimpinan KPK pernah menyatakan semua anggota Dewan Gubernur BI, termasuk Boediono, bisa dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan Pemberian FPJP Bank Century. Jadi, Kita tunggu saja dan beri kesempatan kepada KPK untuk memeriksa semua anggota Dewan Gubernur BI saat itu," tutupnya.