Merdeka.com - Ketua KPU RI Arief Budiman kembali mengaktifkan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Sebelumnya Sidalih sempat dinonaktifkan sementara pada 15 Februari 2017 lalu pasca Pilkada serentak gelombang kedua.

Saat sistem ini dinonaktifkan, KPU pusat meminta para KPUD provinsi untuk melakukan pemutakhiran data. Yakni bersama dengan Dinas Dukcapil hingga aparat desa di wilayah masing-masing.

"Setelah Pemilu 2017 yang 15 Februari itu kita matikan dulu, lalu kita minta seluruh daerah 514 untuk melakukan pemutakhiran. Dia (KPU Provinsi) berkoordinasi dengan Dukcapil, aparat desa," kata Arief di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Bahkan lanjut Arief, KPUD Provinsi Jambi bekerja sama juga dengan Dinas Pemakaman dan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memperbaharui data pemilih.

"Pokoknya data diupdate karena meninggal, pernikahan, usia mencapai 17 tahun, perubahan status, dulu tentara polisi, itu kan mengubah status pemilih nah mereka kerjakan secara offline," jelas Arief.

Hasilnya terdapat perubahan data pemilih secara signifikan dengan jumlah mencapai ratusan ribu. Untuk itu KPU pusat meminta petugas di daerah untuk segera memperbaharui data tersebut melalui Sidalih.

Kembali diaktifkannya Sidalih juga bisa langsung digunakan masyarakat untuk mengecek data diri dalam daftar pemilih. "Kalau sudah menemukan seperti itu masyarakat perlu juga diminta keaktifannya. Jadi masyarakat bisa melapor ke KPU supaya bisa mempercepat proses pemutakhiran datanya," terang Arief.

Arief juga menjelaskan ada beberapa kendala yang dialami petugas di daerah. Salah satunya ada yang diberikan Dinas Dukcapil setempat beberapa ada yang tidak terbaru.

"Kami sebetulnya minta data yang sudah ber-KTP elektronik supaya data itu lebih bersih. Dari 187 daftar pemilih yang ada, 135 juta itu sudah bisa dipastikan ketunggalannya," kata Arief.

Sehingga terjadi penurunan jumlah pemilih lantaran adanya penghapusan KTP ganda lewat e-KTP.

"Mungkin dulu di kabupaten itu dia tidak terdeteksi ganda, atau bahkan ganda dengan kabupaten di provinsi lain, tapi dengan KTP elektronik kemungkinan data ganda itu bisa dicek secara nasional," imbuh Arief.

KPU menargetkan pembaharuan data ini bisa dilakukan setiap 3 bulan sekali. Namun bila tidak terealisasi, setidaknya data tersebut bisa diperbaharui setiap 6 bulan.

"Ini program kita jangka panjang, kalau tidak bisa 3 bulanan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali teman-teman di kabupaten dan kota harus merilis jumlah pemilih mereka," pungkasnya.