Pemuda Muhammadiyah Minta Pansel Dalami Rekam Jejak Capim KPK Bermasalah
Merdeka.com - Kinerja Pansel Capim KPK tengah menjadi sorotan. Pegiat antikorupsi menilai proses seleksi capim KPK oleh pansel tidak transparan dan penuh kejanggalan. Berbagai aksi digelar untuk mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Pansel.
Menanggapi polemik ini, Ketua Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah Razikin meminta Pansel bekerja penuh integritas dan profesional. Hal ini demi terpilihnya pimpinan KPK yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi.
"Panitia seleksi harus bekerja penuh integritas, semua pihak harus mengawal kerja pansel. Terlalu mahal ongkos politik-hukumnya jika pansel tidak mampu menghasilkan capim yang diharapkan oleh masyarakat," kata Razikin melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (31/8).
Razikin menganggap, protes dari masyarakat terhadap kinerja pansel itu wajar sebagai bentuk partisipasi terhadap agenda pemberantasan korupsi ke depan. Tujuan akhirnya untuk mencegah pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK.
"Masyarakat berharap tidak boleh ada agenda terselubung untuk pembelokan agenda pemberantasan korupsi serta pelemahan KPK, karena korupsi merupakan mara bahaya dan ancaman serius bagi masa depan bangsa, negara dan rakyat Indonesia," tegas dia.
"Karena tindak kejahatan korupsi membuat rakyat miskin. Karena kejahatan korupsi pembangunan bisa lumpuh. Karena kejahatan korupsi rakyat sakit tidak bisa berobat," sambungnya.
Pihaknya menyatakan bakal mengawal proses seleksi Capim KPK yang dilakukan pansel. Dia mengingatkan untuk mengukur komitmen dan integritas para capim KPK bisa dilihat dari rekam jejaknya.
"Pimpinan KPK harus dipastikan adalah orang yang memiliki komitmen tinggi, integritas yang kuat melawan korupsi, salah satu alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur komitmen dan integritas salah satunya adalah melalui rekam jejak," imbuhnya.
Oleh karenanya, Razikin meminta pansel menengok kembali rekam jejak para kandidat komisioner KPK yang dianggap berbagai pihak bermasalah.
"Terkait rekam jejak capim KPK yang bermasalah, menjadi kewajiban Pansel KPK untuk mendalami dan mengklarifikasi untuk mengetahui kebenarannya," ucap dia.
Lebih lanjut, Razikin berharap, Pansel tidak 'tutup telinga' untuk mendengar masukan dari masyarakat. "Tentu juga nanti DPR melalui Komisi III memilih Capim KPK mendasarkan pada integritas yang kuat bukan dengan pendekatan transaksional baik transaksi politik, hukum maupun ekonomi," tambahnya.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ditegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang
Aksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.
Baca SelengkapnyaKlarifikasi Kepala Puskesmas di Palembang soal Aturan Pegawai Wanita Dilarang Hamil Hingga Tahan Uang JKN
MG menyebut permasalahannya dianggap selesai karena hanya terjadi miskomunikasi.
Baca SelengkapnyaUsai Minta Maaf, 78 Pegawai KPK Terlibat Pungli Terancam Sanski Disiplin
78 Pegawai KPK itu sebelumnya meminta maaf secara terbuka telah melakukan pungli di Rutan KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polisi Kembangkan Kasus Pembakaran Pemukiman saat Iring-iringan Jenazah Lukas Enembe
Polisi masih mencoba mencari pelaku lain dalam kasus pembakaran ini.
Baca SelengkapnyaHeboh Kepala Puskesmas di Palembang Larang Anak Buah Hamil & Wajibkan Terus Kerja Tanpa Istirahat
Kepala puskesmas juga menahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi hak pegawai.
Baca SelengkapnyaPNS Kecamatan Berkomplot Bareng Petani Jual Kulit Harimau, Belum Dapat Pembeli Sudah Ditangkap Polisi
Sebelum diciduk polisi, kedua tersangka saat itu masih mencari pembeli dengan harga tertinggi
Baca SelengkapnyaPolisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan
Siskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.
Baca SelengkapnyaDieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan
Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca SelengkapnyaPKS Marah Gara-Gara Calegnya Dipukul Usai Pasang Alat Peraga Kampanye di Masjid: Premanisme!
Makhyaruddin Yusuf mengatakan soal larangan memasang APK bukan ranah terduga pelaku, melainkan Panitia Pengawas Pemilihan (Panswaslih).
Baca Selengkapnya