Pemprov Kaltim kucurkan dana Rp 5,9 M untuk siswa putus sekolah

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui instansi terkait mengalokasikan anggaran senilai Rp 5,9 miliar pada 2014 untuk menanggulangi anak putus sekolah mulai SD hingga SLTA terkait penerapan program wajib belajar 12 tahun.

"Apabila ada anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu, cepat laporkan ke RT, lurah/kepala desa, Dinas Pendidikan di kecamatan maupun kabupaten dan kota," kata Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Timur (Kaltim) Musyahrim di Samarinda, seperti diberitakan Antara, Rabu (23/7).

Rincian anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 5,9 miliar itu terbagi menjadi tiga kategori, yakni penanggulangan anak putus sekolah jenjang SD dengan kuota 1.510 anak, jenjang SMP dialokasikan untuk 1.300 anak, dan untuk jenjang SLTA dialokasikan 1.220 anak.

Masing-masing anak yang rentan putus sekolah maupun yang sudah putus sekolah di jenjang SD mendapat beasiswa sebesar Rp1 juta per anak sehingga total alokasinya mencapai Rp 1,51 miliar karena total kuota yang disiapkan mencapai 1.510 anak.

Untuk jenjang SMP dan yang sederajat mendapat beasiswa Rp 1,5 juta per anak sehingga total dana yang disiapkan mencapai Rp 1,95 miliar karena kuota yang disiapkan sebanyak 1.300 anak.

Sedangkan untuk jenjang SMA dan yang sederajat masing-masing anak mendapatkan Rp 2 juta sehingga total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 2,44 miliar karena kuota yang disiapkan untuk program ini mencapai 1.220 anak.

Terkait telah dialokasikannya anggaran untuk anak yang rawan putus sekolah maupun yang telah putus sekolah tersebut, maka dia meminta kepada masyarakat agar segera melaporkan ke Posko Anti Putus Sekolah yang telah tersebar di Kaltim.

Laporan bukan hanya bisa ke Posko Anti Putus Sekolah, tetapi bisa juga ke RT, kepala desa atau lurah, camat, hingga dinas pendidikan. Laporan dari masyarakat dinilai penting agar di Kaltim tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu.

Penyebab anak putus sekolah bisa juga karena manajemen sekolah yang menahan raport atau ijazah akibat siswa terkait belum membayar yang disyaratkan sekolah.

Apabila ini yang terjadi, maka anak tidak bisa melanjutkan sekolah. Kondisi inilah yang menyebabkan anak putus sekolah sehingga pengaduan dari masyarakat maupun yang bersangkutan langsung segera dilakukan agar cepat tertangani.

Musyahrim juga pernah mengajak dua anak jalanan yang tidak bersekolah. Kemudian berdialog dan membawanya ke salah satu sekolah untuk bersekolah, tetapi beberapa hari kemudian, anak tersebut tidak mau lagi bersekolah dan kembali ke jalanan.

"Kalau anak putus sekolah karena ekonomi, itu gampang diatasi karena pemerintah menyediakan anggaran. Tetapi jika putus sekolah karena anaknya memang tidak mau sekolah, itu yang sulit," kata Musyahrim.