Merdeka.com - Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI, Dudi Gardesi Asikin mengatakan, pihaknya tetap menjalankan normalisasi meskipun sudah membuat skema naturalisasi, terkait penanganan sungai mengantisipasi banjir.

"Oh iya (tetap normalisasi). Enggak hanya Ciliwung, Pesanggrahan. Pokoknya ada 13 sungai yang ditangani pemerintah pusat, kewajiban kami membebaskan lahan," kata Dudi di Jakarta, Sabtu (4/1/2020).

Dia pun menegaskan, Pemprov DKI akan senantiasa membantu dan bekerja sama dengan pemerintah pusat.

"Kita kerja sama dengan kementerian tetap jalan. Contohnya Kementerian buat waduk Ciawi, itu terkait kepentingan Jakarta. Memang program mereka selesai 2021. Jadi mereka jalan, kita jalan," ungkap Dudi.

Dia menuturkan, salah satu kendala di Ciliwung adalah masalah pada pembebasan lahan.

"Saya kasih contoh anggaran kami 2019 untuk pembebasan lahan Rp1 triliun. Yang terserap Rp300 miliar.Kita kurang duit kemarin. Ya terkait hal milik, dengan kepemilikan tanah sendiri. Jadi kita tidak lancar membebaskan lahan," jelas Dudi.

Menurut dia, meski ada anggaran Rp1 triliun, itu semuanya tak bisa digunakan. Karena DKI sebelumnya mengalami defisit anggaran.

"Kita kan defisit, ada terkendala di pelaksanaan. (Kemudian) soal tanah sengketa. Kita mau bayar ke siapa," pungkasnya.