Merdeka.com - Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta terkait cabut pentil kepada mobil yang parkir sembarangan dijiplak Pemkot Bekasi. Namun, pelaksanaan di wilayah penyangga ibu kota itu menunggu SK wali kota.

"Mungkin kebijakan ini efektif menertibkan parkir liar, sebab berbagai upaya yang kami lakukan untuk menertibkan parkir liar belum maksimal," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Supandi Budiman di Bekasi, Rabu (9/10).

Supandi mengatakan, sejauh ini pihaknya telah melakukan upaya penertiban parkir liar dengan cara penggembokan ban di tempat. Namun, ternyata upaya itu tak membuat jera pemilik kendaraan memarkir kendaraannya di bahu jalan, sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengakui parkir liar turut menjadi penyumbang kemacetan di wilayah Kota Bekasi. Saat ini tercatat sebanyak 16 titik kemacetan yang tersebar di beberapa wilayah.

"Kebijakan cabut pentil untuk membuat jera kepada pemilik kendaraan agar tidak memarkir di sembarang tempat," katanya.

Supandi menambahkan, kebijakan itu juga berlaku kepada para pegawai Pemkot Bekasi. Sebab, meski diwajibkan satu hari tanpa kendaraan pada setiap hari Jumat, pada kenyataannya PNS dan TKK masih membawa kendaraan ke kantor. Bedanya mereka memarkir kendaraannya di luar lingkungan kantor wali kota, seperti di bahu jalan mengelilingi kantor tersebut.

Kasat Lantas Polresta Bekasi Kota Kompol M Arsal Sahban mengatakan, parkir liar membuat badan jalan menjadi menyempit. Sehingga, kapasitas jalan itu pun menjadi berkurang. Karena itu, pihaknya mendukung kebijakan dari Pemkot Bekasi tersebut.

"Mungkin selama ini belum menjadi masalah. Tapi, seiring bertambahnya jumlah kendaraan, parkir liar akan menimbulkan kemacetan yang parah," ujarnya.