Pemkab Bekasi tanggung BPJS bocah kelainan kelamin
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akan mengambil alih pembayaran iuran BPJS Kesehatan keluarga Kusnadi (36) dan Kartini (30). Sebab, pasangan suami-istri tersebut tak bisa mengoperasikan anaknya, Hilal Luthfi Ramadhan (7) yang menderita kelainan kelamin karena terbentur biaya.
"Kami akan memasukkan kepesertaan BPJS mereka ke PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD," kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Alamsyah, Selasa (28/11).
Ia membenarkan bahwa BPJS yang dimiliki keluarga tersebut menunggak. Jika diaktifkan kembali, maka keluarga tersebut harus membayar denda sebesar Rp 1 juta. Karena denda tersebut sudah diatur dalam peraturan yang ada tentang BPJS.
"Tunggakan akan kami bayar, sehingga kartu JKN tersebut bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk operasi," ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya belum dapat menyimpulkan kelainan kelamin yang dialami oleh Hilal. Karena belum melihat riwayat berobat, dia khawatir salah mendiagnosa kelainan yang dideritanya.
Hilal Luthfi Ramadhan warga Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, menderita kelainan kelamin sejak lahir. Kedua orangtua bocah itu, Kusnadi (36) dan Kartini (30) tak bisa berbuat banyak karena terbentur biaya operasi, adapun kartu BPJS yang dimiliki pun sudah mati, karena tak pernah dibayar.
Sebetulnya, Hilal pernah dioperasi ketika usia 4 tahun. Tapi belum membuahkan hasil. Keterangan dokter ketika itu, Hilal masih butuh operasi lagi agar kelainan alat kelaminnya kembali normal. Sayangnya, hal itu tak pernah terlaksana manakala jaminan kesehatan nasional sudah tak aktif lagi, karena tak pernah dibayar.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pastikan Anda mengetahui dan mengikuti langkah yang tepat saat hendak mengecek BSU BPJS Ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaPanji diduga memakai dana yayasan untuk kepentingan pribadinya.
Baca SelengkapnyaPenerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per keluarga dan diberikan secara bertahap selama tiga bulan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Uang Rp150 juta yang diminta dari korban ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku.
Baca SelengkapnyaPerwakilan keluarga dari ketiga korban kapal tenggelam tersebut hadir langsung menerima kepulangan jenazah.
Baca SelengkapnyaKejagung menghentikan penanganan kasus penggelapan uang hasil penggelapan puluhan liter BBM senilai Rp53 juta.
Baca SelengkapnyaBayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca SelengkapnyaPadahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca Selengkapnya