Pemerintah verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkala
Merdeka.com - Pemerintah sedang menyempurnakan warisan data kemiskinan di Indonesia yang hingga kini masih berbeda-beda dan amburadul. Oleh karena itu, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan melakukan verifikasi dan validasi ulang data kemiskinan yang akan dilakukan secara berkala.
"Verifikasi dan validasi ini sangat menentukan keberhasilan dari program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kita laksanakan ke depan," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Jakarta, Selasa (14/4).
Dengan cara verifikasi dan validasi tersebut, lanjut Puan, kebijakan dan program-program dalam Nawa Cita yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa dipastikan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Melalui verifikasi dan validasi data maka Indonesia pada masa mendatang dipastikan hanya akan memiliki satu data kemiskinan yang valid dan akurat.
"Verifikasi dan validasi ini sangat menentukan keberhasilan dari program-program peningkatan kesejahteraan yang kita laksanakan ke depan. Dan, saya katakan strategis karena efektivitas program sangat ditentukan oleh seberapa tepat kita mencapai target yang kita tentukan," jelas Puan.
Saat ini, kata Puan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menggunakan data untuk menetapkan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Sejahtera dan juga Beras untuk Rakyat Miskin atau Raskin.
"Harus ada upaya untuk mendorong masyarakat, terutama Rumah Tangga Sasaran untuk secara aktif melaporkan kondisi rumah tangganya. Di sisi lain upaya pelembagaan pemutakhiran data ini harus didukung oleh pemerintah daerah mulai pada saat pengumpulan data hingga penetapan rumah tangga sasaran," jelasnya.
Puan berharap pada masa mendatang tidak ada lagi perbedaan antara data yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Kita harus sepakat bahwa data yang digunakan dalam pembangunan mulai dari perencanaan hingga pengukuran hasil dan evaluasi pembangunan menggunakan satu data," tandasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Verifikasi adalah Pemeriksaan Kebenaran, Berikut Penjelasan Selengkapnya
Penting untuk memverifikasi keaslian informasi sebelum menerimanya sebagai kebenaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaKumpulkan Data Dugaan Kecurangan, Cak Imin Optimis AMIN Lolos Putaran Kedua
Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir menyatakan, saat ini pihaknya menemukan banyak fakta kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Akhirnya Sri Mulyani Buka Suara Soal Sumber Anggaran Bansos Pangan dan BLT Jelang Hari Pencoblosan
Berbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca SelengkapnyaPengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKPU Serahkan ke Bawaslu Jika Ada Temuan Kecurangan Pemilu
Banyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.
Baca SelengkapnyaMenelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap
Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca SelengkapnyaIstana: Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Harus Diuji, Agar Tak Jadi Narasi Penggiringan Opini
Istana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya