Pemerintah tolak permintaan KPK tak ganti Busyro

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Amir Syamsuddin mengatakan permintaan KPK untuk tidak mengganti Busyro Muqoddas tahun ini tak mungkin dikabulkan. Aturan yang berlaku dalam UU KPK No 30 Tahun 2002, Busyro yang akan habis masa jabatannya pada Desember 2014 harus diganti oleh lainnya, dan dipilih melalui DPR .

"Baca baik-baik pasal 29, 30, 31. Kalau ada pasal yang memungkinkan saya juga setuju, pak Busyro kan kerjanya bagus. Pemerintah dalam hal ini tak mengada-ada, ini perintah UU," ujar Amir di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/8).

Jika pun diusulkan untuk dikeluarkannya Perppu terkait itu, kata Amir, juga tak bisa. Sebab, situasi ini, menurut Amir tidak ada unsur mendesaknya.

"Kalau diberi jalan keluar seperti wacana di DPR usul dikeluarkan Perppu, ya jangan dong mana ada kondisi yang mendesaknya? jadwalnya kan masih bisa," ujarnya.

Selain wacana usulan Perppu, juga ada usulan diserahkan ke pemerintahan baru. Namun, kata Amir, hal itu juga mustahil karena pemerintahan baru akan aktif 21 Oktober.

"Ada wacana serahkan juga ke pemerintah yang baru, tapi kan mereka aktifnya 21 Oktober, kalau dari jadwalnya pada 10 Desember tidak akan ada komisioner yang baru ini," jelasnya.

Saat ini, kata Amir, pihaknya telah menyebarkan undangan ke anggota Pansel untuk rapat perdana besok. Rapat perdana itu nantinya akan mengumumkan jadwal pendaftaran calon Wakil Ketua KPK pengganti Busyro.

"Saya harapkan ada figur-figur yang baik, minimal sebaiknya yang sekarang. Sifatnya terbuka, anda boleh daftar," jelasnya.