Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)menghentikan penyelidikan terhadap 36 kasus dugaan korupsi. Langkah ini diambil karena diyakini tidak mengandung unsur tindak pidana korupsi.

Pemerintah tidak ingin ikut campur dengan penghentian 36 perkara yang dilakukan KPK.

"Itu wewenang dia, jadi tanya ke KPK saja, mungkin ada alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, saya tidak tahu," kata Menko Polhukam Mahfud MD di kantornya, Jumat (21/2).

Mahfud menyatakan KPK tidak berada di bawah kementeriannya. KPK adalah lembaga independen. Karena itu, pemerintah tidak boleh cawe-cawe.

"Pertama saya tak tahu apa saja kasusnya, kedua KPK bukan bawahan Menko Polhukam. Katanya disuruh independen kan, jadi kita tidak ikut campur saja. Saya tidak tahu juga mau komentar apa, silakan saja,” jelasnya.

Dia menegaskan, tidak ada kewajiban KPK untuk melapor dan berkoordinasi dengan Menkopolhukam.

"Tidak boleh koordinasi dengan saya, kalau mau koordinasi dengan saya, saya yang tidak mau. Karena itu bukan bawahan saya, tidak boleh," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan bahwa 36 kasus dihentikan pengusutannya oleh KPK diyakini tidak mengandung dugaan tindak pidana korupsi. Dia juga meyakini, jika 36 kasus tersebut tak diputuskan berhenti pengusutannya maka berpotensi disalahgunakan.

"Kalau bukan tindak pidana, masa iya tidak dihentikan. Justru kalau tidak dihentikan maka bisa disalahgunakan untuk pemerasan dan kepentingan lainnya," tegas Firli saat dikonfirmasi, Jumat (20/2).

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com