Pemerintah Siapkan Travel Bubble Cegah Lonjakan Covid-19 saat Presidensi G20
Merdeka.com - Pemerintah menyiapkan pelbagai hal untuk menyukseskan Presidensi G20 Indonesia yang telah dimulai sejak 1 Desember 2021 dan direncanakan berakhir November 2022. Di antaranya, mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 dengan penerapan kebijakan travel bubble.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, penerapan travel bubble akan menyesuaikan dengan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia."Skenario travel bubble pasti juga disiapkan. Karena apa? memperhatikan perkembangan Covid-19 saat ini di sisi yang satu, tapi di sisi yang lain kita ingin kesuksesan penyelenggaraan G20 yang akan ada 158 meeting nanti di 19 kota dan melibatkan 20.988 delegasi," kata Johnny, Senin (24/1).
Dia menyatakan event internasional seperti Presidensi G20 harus dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, pengaturan travel bubble harus dipersiapkan secara matang, termasuk menyesuaikan dengan varian baru Covid-19 Omicron yang diharapkan segera melandai.
"Sehingga kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih tepat terkait dengan penyelenggaran event-event nasional kita," kata dia.
Dia menilai kesuksesan Indonesia menggelar kegiatan nasional PON XX Papua di tengah pandemi Covid-19 menjadi bekal penyelenggaran event internasional. Termasuk, ajang balap internasional MotoGP Mandalika yang akan berlangsung pada bulan Maret 2022 nanti.
"Ujian pertama kita nanti adalah MotoGP yang akan dilakukan pada bulan Maret. Kalau itu sudah dilakukan dengan baik, maka tentu selanjutnya event-event G20 kita harapkan menjadi lebih baik lagi dengan pengalaman-pengalaman yang ada," ujar Johnny.
Airlangga Hartarto dan Retno Marusi Jadi Jubir Presidensi G20
Johnny menambahkan, menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk memperkuat komunikasi publik penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah akan membentuk tim juru bicara untuk forum dalam Presidensi G20 Indonesia. Juru bicara ini akan membangun kekompakan, kolaborasi, dan kepercayaan dalam negeri melalui sosialisasi dan promosi Presidensi G20 Indonesia.
"Jadi hari ini kami mengambil beberapa keputusan, yang pertama usulan penunjukkan juru bicara,” ujar dia.
Menurut Johnny, usulan juru bicara untuk Serpha Track diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Adapun Finance Track, juru bicara dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Ketua oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
"Sedangkan komunikasi yang umum terkait penyelenggaraan akan dilakukan oleh saya sebagai Menteri Kominfo, dan secara khusus komunikasi isu-isu terkait dengan kebijakan presiden dari Istana Presiden akan dilakukan oleh Kepala Staf Presiden, Pak Moeldoko,” kata dia.
Dia menyatakan kegiatan sosialisasi dan promosi Presidensi G20 Indonesia harus dilakukan dengan baik karena ada banyak sasaran-sasaran dan target G20 Summit untuk kepentingan domestik Indonesia sendiri maupun untuk kepentingan internasional.
Johnny menuturkan, sasaran Presidensi G20 Indonesia berkaitan dengan kepentingan dunia, khususnya menyangkut tiga isu prioritas yakni arsitektur kesehatan global yang inklusif, transformasi digital khususnya untuk mendukung perekonomian dan transisi energi.
"Dalam tiga komponen besar kesuksesannya dari sisi penyelenggaraan, kesuksesan di bidang substansi Serpha Track dengan working group dan engagement group-nya, serta kesuksesan di bidang Finance Track juga bersama working group dan engagement group-nya,” ujar dia.
Menurut Johnny, tim komunikasi publik baik dari kementerian dan lembaga, finance track, sherpa track, serta penyelenggara kegiatan akan menjadi bagian dari executive board komunikasi publik Presidensi G20 Indonesia.
"Kita harapkan nanti dengan demikian komunikasi publik menjadi lebih baik, bisa menjangkau masyarakat di dalam negeri lebih luas dan masyarakat luar negeri,” ucap dia.
Dia menegaskan kesiapan lain untuk menyukseskan Presidensi G20 Indonesia berkaitan dengan penyediaan infrastruktur telekomunikasi di 19 kota yang menjadi tempat penyelenggaraan pertemuan G20 serta acara puncak di akhir tahun.
"Kita tetapkan 4G adalah tetap sebagai tulang punggung komunikasi, sedangkan 5G akan digunakan sebagai 5G experience. Untuk itu, operator-operator seluler yang sudah mendapat uji laik operasi dan operasi komersial akan mengambil bagiannya masing-masing sesuai kesiapannya, secara khusus Telkom dan Telkomsel,” ujar dia.
Johnny menyebut, Telkom dan Telkomsel akan mengambil peran penting untuk menyiapkan layanan 4G dengan benchmark seperti pada event Pon XX Papua. Di samping itu, pemerintah menyiapkan beberapa skenario jalur komunikasi tulang punggung kabel serat optik, agar konektivitas dan keterhubungan ke jaringan nasional dan alternatif jaringan internasional berlangsung dengan baik.
"Kita sudah siapkan Plan A dan Plan B agar layanan terhadap kebutuhan komunikasi dan telekomunikasi G20 dapat dilakukan dengan baik,” tutup dia.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kondisi ini disebabkan ketidakpastiaan ekonomo dan konflik geopolitik yang tak kunjung usai.
Baca SelengkapnyaJokowi menceritakan dirinya saat itu memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk tetap mengusut kasus korupsi, tanpa menghentikan proyek pembangunan BTS.
Baca SelengkapnyaBandara sebagai pintu masuk pertama perlu melakukan persiapan terkait mitigasi Covid-19.
Baca SelengkapnyaSri Sultan Hamengku Buwono X mengonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo memintanya untuk menjembatani pertemuan dengan Megawati.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnya