Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah sepakat tuntaskan 7 pelanggaran HAM, siapa terseret?

Pemerintah sepakat tuntaskan 7 pelanggaran HAM, siapa terseret? Komnas HAM. ©2012 Merdeka.com/dok

Merdeka.com - Kesepakatan pemerintah untuk menuntaskan tujuh pelanggaran HAM berat masa lalu berpotensi menyeret tokoh-tokoh militer ke kursi terdakwa Pengadilan HAM. Sejumlah nama sebenarnya pernah disebut dalam laporan penyelidikan Komnas HAM.

Namun, Ketua Komnas HAM Nur Kholis, enggan membeberkan nama-nama itu. "Malah nanti aku diadukan pencemaran nama baik. Kalau sudah berdasarkan itu tinggal tunggu kasus yang ada di Komnas HAM yang proses penyidikannya saat ini ada di kantor Kejaksaan Agung," ujar Ketua Komnas HAM Nur Kholis.

Hal itu dikatakan Nur Kholis usai rapat yang dihadiri Jaksa Agung HM Prasetyo, Menko Polhukam Tedjo Eddy Purdijatno, Menkum HAM Yassona Laoly, Kepala BIN Marciano Norman dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, di Kejagung, Jakarta, Selasa (21/4)

Nur Kholis menekankan pertemuan ini mutlak membahas langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu. Bukan semata-mata membalas dendam pada pihak terkait.

"Kita mau mencari solusi dan jalan keluar. Kita melihat semua untuk kepentingan bangsa dan kita juga mempertimbangkan semua masukan. Hanya itu," lanjut Nur Kholis.

Selain itu, Nur Kholis juga menyebutkan pertemuan tersebut lebih banyak membahas perihal non-yudisial. Namun demikian, Jaksa Agung HM Prasetyo tidak menutup kemungkinan jika kasus tersebut dibawa ke Pengadilan HAM.

"Kita belajar dari bangsa dan negara lain, karena mereka juga melakukan hal yang serupa. Maka dari itu, kita turut belajar untuk lebih baik dengan menyelesaikan semua persoalan," kata Nur Kholis.

Sebelumnya, setelah lama ditunggu-tunggu, pemerintah akhirnya sepakat untuk menuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu. Jaksa Agung Prasetyo menjelaskan, kasus pelanggaran yang segera ditindaklanjuti adalah yang sudah melalui proses penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Semuanya hasil sidik Komnas HAM. Ada tujuh yang tersisa: kasus Talangsari, Wamena, Wasior, penghilangan paksa orang, peristiwa 'Petrus', peristiwa G30S, kerusuhan Mei 1998," ujar Prasetyo.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024

Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024

Salah satu yang disorot soal netralitas aparat selama mengawal jalannya Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ancam Polisikan Pengusaha yang Tahan Stok Pangan Saat Ramadan dan Lebaran

Pemerintah Ancam Polisikan Pengusaha yang Tahan Stok Pangan Saat Ramadan dan Lebaran

Ini dilakukan karena Pemerintah tidak ingin harga pangan membebani masyarakat saat bulan puasa.

Baca Selengkapnya
Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.

Baca Selengkapnya
Cak Imin ke Pemerintah: Jangan Sampai Beras Naik Tak Terkenadli Jelang Bulan Ramadan

Cak Imin ke Pemerintah: Jangan Sampai Beras Naik Tak Terkenadli Jelang Bulan Ramadan

Cak Imin mengingatkan agar pemerintah berhati-hati menangani kelangkaan beras.

Baca Selengkapnya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Polisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan

Polisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan

Siskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.

Baca Selengkapnya