Pemerintah segera gelar Survei Sosial Ekonomi Nasional
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri. Rapat ini digelar untuk membahas Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kemiskinan tahun 2017 Indonesia yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Selain untuk mengetahui kesiapan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS, rakor dilakukan untuk melihat apakah program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dalam lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, mengingat indikator pembangunan manusia dan kebudayaan yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK mencapai hingga 40 indikator," jelas Menko PMK Puan Maharani saat membuka rapat koordinasi (rakor) terkait Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) kemiskinan di kantor Kemenko PMK, Selasa, (8/8).
Hadir dalam rakor ini Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, dan Kepala BPS, Suhariyanto serta perwakilan K/L.
Menko Puan menambahkan Susenas dilakukan guna mengumpulkan data ketahanan sosial yang meliputi perlindungan sosial, akses terhadap layanan keuangan, lingkungan serta keamanan, hukum dan politik serta mengumpulkan data konsumsi dan pengeluaran.
Tiga pihak yang mengawasi BPS terdiri dari Forum Masyarakat Statistik yang tugasnya mengkritisi dan memberi masukan ke BPS, Lembaga Internasional yang secara rutin bertugas untuk mengecek data BPS akurat atau tidak dan yang terakhir masyarakat yang terdiri dari ekonomi, LSM, dan lainnya.
Ditambahkan oleh Menko PMK, bahwa ruang lingkup dan prioritas bidang PMK terbagi atas 3 program diantaranya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, peningkatan kapabilitas manusia Indonesia, dan peningkatan karakter manusia Indonesia. Salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia adalah dengan menanggulangi kemiskinan.
"Mengingat luasnya dimensi pembangunan manusia dan kebudayaan, maka sangat diperlukan sinkronisasi dan sinergi data-data untuk mendukung Susenas sehingga hasilnya akan lebih optimal," ucap Puan.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Survei LSI: 38,1 Persen Publik Nilai Ekonomi Nasional Buruk, 37.9% Anggap Penegakan Hukum juga Buruk
Survei LSI: 38,1 Persen Publik Nilai Ekonomi Nasional Buruk, 37.9% Anggap Penegakan Hukum juga Buruk
Baca SelengkapnyaMenkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator Ungkap Masyarakat Nilai Kondisi Ekonomi dan Penegakan Hukum Baik
Survei memotret penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan hingga penegakan hukum nasional.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Survei LSI Ungkap 76,2 Persen Publik Puas dengan Kinerja Jokowi, Ada 2 Alasan Kuat
76,2 persen publik puas dengan kinerja Jokowi. 14,1 persen di antaranya merasa sangat puas.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaSurvei FOI 2022: 50 Persen Anak di Perkotaan Berangkat ke Sekolah dengan Perut Kosong
Pendiri FOI, Wida Septarina Wijayanti mengungkapkan kerja sama ini diharapkan mampu mewujudkan berkomitmen untuk mengatasi ketimpangan pangan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaSaran untuk Pemerintah Tengah Susun Aturan Turunan UU Kesehatan, Terutama Soal Produk Tembakau
Pemerintah disarankan memperbanyak pasal tentang edukasi dan sosialisasi agar penguatan sistem kesehatan nasional dapat dilakukan.
Baca Selengkapnya