Merdeka.com - Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, mengaku telah memiliki data-data lengkap siapa saja TKI yang bermasalah di tempat bekerjanya. Dari data-data tersebut, pemerintah akan memberi bantuan dan pendampingan hukum.

"Kita tetap yah posisi pemerintah dalam hal TKI. Kami memiliki data lengkap siapa saja yang bermasalah secara hukum dari data itu satuan tugas terus bekerja memantau memberikan suatu pendampingan hukum bantuan baik moril maupun perspektif hukumnya agar di manapun yang menghadapi kasus hukumnya mendapat keringanan," terang Julian, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (15/4).

Julian mengatakan pemberian bantuan dan pendampingan hukum itu termasuk pada kasus TKI Nur yang ilegal. Nur disiksa oleh majikannya di Arab Saudi lantaran sakit dan ingin berobat.

Julian mengetahui, KJRI Jeddah telah memberi bantuan kepada TKI Nur yang disiksa majikannya. "KJRI telah melakukan suatu proses pembantuan pada yang bersangkutan dalam menyelesaikan masalahnya," ujarnya.

Menurut Julian, laporan adanya penyiksaan bagi TKI harus melalui beberapa tahapan proses. Sebelum presiden menerima laporan ada TKI yang membutuhkan bantuan, terlebih dulu diproses di Satgas dari Menlu.

"Itukan harus sampai di tingkat presiden dulu, dilaporkan oleh satgas melalui menlu, kalau sudah sampai tingkat presiden baru saya bisa. Kedutaan besar kita kan di bawah koordinasi menlu," jelasnya.

Dikabarkan seorang TKI bernama Nur disiksa majikannya di Arab Saudi. Nur disiksa karena berupaya pergi dari rumah majikannya lantaran sakit. Namun, sang majikan yang mengetahui Nur sakit tak terima dan serta merta memukuli Nur.