Pemerintah RI akan awasi penggunaan visa umrah ke Arab Saudi

Merdeka.com - Kerusuhan hingga pembakaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi membuat pemerintah terus mengevaluasi penggunaan visa di negara tersebut, terutama umrah. Sebab, sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) memanfaatkan visa tersebut untuk tetap bermukim di Arab Saudi.

Atas alasan itu, Kementerian Agama akan melakukan pengetatan terhadap penggunaan visa umroh ke Arab Saudi. Pada pelaksanaannya nanti, pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan penyelenggara ibadah umrah akan dilakukan.

"Jadi kalau mereka berangkat seratus, harus pulang seratus orang juga kan, dan kalau ada terjadi pengurangan, penyelenggara umrah harus memberi keterangan jelas kenapa? Bisa saja dia sakit, jadi harus tinggal di sana, atau mungkin ada hal-hal yang memaksa dia mesti tinggal di sana," ujar Menteri Agama Suryadharma Ali di Istana Negara, Rabu (12/6).

Untuk pengetatan tersebut, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, terutama Ditjen Imigrasi. Salah satunya, menambah prosedur keberangkatan menuju Arab Saudi.

"Pengetatan saya kira nanti kerjasama kami dengan Menkum HAM, terutama pihak imigrasi kita akan tambahi prosedur keberangkatan ke Saudi Arabia itu. Eh, tidak seperti itu, tetap kan orang berangkat umrah, ada yang tidak menggunakan perusahaan perjalanan umrah, jadi dia, dua tiga orang berangkat sendiri-sendiri kan bisa juga," ungkapnya.

Tak hanya itu, Kemenag juga akan menelusuri peristiwa yang terjadi di depan KJRI. Sebab, kehilangan kolektif yang sangat besar dituding menjadi pemicu keributan para pengantre.

"Itu perlu kita telusuri juga, kenapa seperti itu? Jangan-jangan ada proses yang tidak benar di sana, sehingga paspor berada di tangan orang, bisa jadi paspor itu disandera agar orang itu memiliki kepatuhan pemegang paspor, bisa jadi paspor dipergunakan untuk kepentingan lain, ini pelajaran lah buat kita semua," tandasnya.