Pemerintah Revisi Aturan, Jabodetabek Kembali PPKM Level 1
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Inmendagri Nomor 35 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Aturan ini menggantikan Inmendagri Nomor 33.
Dalam Inmendagri Nomor 35, seluruh wilayah di Pulau Jawa dan Bali turun ke level 1. Pada aturan sebelumnya, ada 14 daerah yang naik ke level 2. Termasuk Jabodetabek.
Tito dalam Inmendagri mengatakan penerbitan aturan ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar melaksanakan PPKM di wilayah Jawa dan Bali, sesuai dengan kriteria level situasi pandemi Covid-19.
"Berdasarkan review yang telah dilakukan dan asesmen serta untuk melengkapi pelaksanaan PPKM yang mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19," kata Tito dikutip Rabu (6/7).
Wilayah PPKM Level 1
Berikut ini daftar lengkap wilayah di Jawa Bali yang menerapkan PPKM Level 1:
DKI Jakarta
Kepulauan SeribuJakarta BaratJakarta TimurJakarta SelatanJakarta UtaraJakarta Pusat
Banten
Kota CilegonKabupaten SerangKabupaten PandeglangKabupaten LebakKota SerangKota TangerangKabupaten TangerangKota Tangerang Selatan
Jawa Barat
Kabupaten KuninganKota SukabumiKota CirebonKota BandungKabupaten TasikmalayaKabupaten SukabumiKabupaten PurwakartaKabupaten PangandaranKabupaten MajalengkaKota TasikmalayaKota CimahiKota BanjarKabupaten KarawangKabupaten IndramayuKabupaten CirebonKabupaten CianjurKabupaten CiamisKabupaten Bandung BaratKabupaten BandungKabupaten SumedangKabupaten SubangKabupaten GarutKota BogorKota BekasiKota DepokKabupaten BogorKabupaten Bekasi
Jawa Tengah
Kota SemarangKota MagelangKabupaten BanyumasKabupaten SemarangKabupaten DemakKabupaten WonosoboKabupaten WonogiriKabupaten TemanggungKabupaten TegalKabupaten SukoharjoKabupaten SragenKabupaten RembangKabupaten PurworejoKabupaten PurbalinggaKabupaten PemalangKabupaten PatiKabupaten MagelangKabupaten KudusKota TegalKota SurakartaKota SalatigaKota PekalonganKabupaten KlatenKabupaten KendalKabupaten KebumenKabupaten KaranganyarKabupaten CilacapKabupaten BanjarnegaraKabupaten PekalonganKabupaten JeparaKabupaten GroboganKabupaten BrebesKabupaten BoyolaliKabupaten BloraKabupaten Batang
DI Yogyakarta
Kabupaten SlemanKabupaten BantulKota YogyakartaKabupaten KulonprogoKabupaten Gunungkidul
Jawa Timur
Kabupaten SidoarjoKota SurabayaKota MojokertoKota MadiunKota KediriKota BlitarKabupaten TubanKabupaten LamonganKota PasuruanKabupaten GresikKabupaten BojonegoroKabupaten TulungagungKabupaten TrenggalekKabupaten SitubondoKabupaten PonorogoKabupaten PacitanKabupaten NgawiKabupaten MagetanKabupaten MadiunKabupaten LumajangKota ProbolinggoKota MalangKota BatuKabupaten KediriKabupaten JombangKabupaten BondowosoKabupaten BlitarKabupaten BanyuwangiKabupaten SumenepKabupaten SampangKabupaten ProbolinggoKabupaten PasuruanKabupaten NganjukKabupaten MojokertoKabupaten MalangKabupaten JemberKabupaten BangkalanKabupaten Pamekasan
Bali
Kabupaten JembranaKabupaten BangliKabupaten KarangasemKabupaten BadungKabupaten GianyarKabupaten KlungkungKabupaten TabananKabupaten BulelengKota Denpasar.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan Pembatasan Penjualan Pertalite Tak Kunjung Rampung, Ternyata Ini Kendala di Belakangnya
Proses pembahasan revisi Perpres 191 kembali dilakukan pada Juni 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Perintahkan Mendikbudristek Tambah Anggaran Riset: Presiden Akan Datang Pasti Melanjutkan
Presiden Jokowi memerintahkan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran untuk riset, khususnya di perguruan tinggi pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPerludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?
Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaKPU Bali Hentikan Sementara Rekapitulasi Suara di Seluruh Kecamatan, Ini Alasannya
Penghentian serentak penghitungan suara di tingkat kecamatan dilakukan pada Sabtu (18/2) kemarin dan Senin (19/2) ini.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya