Pemerintah pusat peringatkan Pemerintah Aceh soal dana bansos
Merdeka.com - Pemerintah Pusat melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Kemendagri) mewarning Pemerintah Aceh untuk mengurangi dana Bantuan Sosial (Bansos) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2015.
Selain itu, pemerintah juga mengingatkan agar Pemerintah Aceh lebih bijak dalam mengatur atau mengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah ini dilakukan untuk mengutamakan belanja yang berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat.
Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD), yakni alokasi keuangan sebesar 30 persen diperuntukkan untuk pengembangan infrastruktur, 12 persen untuk kesehatan dan 20 persen untuk pendidikan.
"Belanja infrastruktur ini penting, karena akan menyerap tenaga kerja nantinya, jadi untuk dana hibah dan bansos lebih baik dikurangi atau diminimalisir saja," ujar Dirjen Kemendagri Reydonnyzar Moenek saat memberi penjelasan terkait APBA di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Selasa (13/01).
Atas dasar itu, Reydonnyzar Moenek mengingatkan anggota DPR Aceh agar menyusun APBA 2015 ini sesuai dengan regulasi yang berlaku. Karena APBA ini merupakan amanah rakyat yang harus dilaksanakan oleh eksekutif untuk menyejahterakan Rakyat Aceh.
"Saya berharap APBA agar fokus kepada pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan rakyat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPR Aceh Tgk Muharuddin sependapat dengan Redonnyzar. Menurut dia DPR Aceh akan memangkas sejumlah anggaran yang diplot untuk dana hibah dan bantuan sosial (Bansos). Bahkan, kata dia lagi, DPR Aceh akan meniadakan bansos dalam bentuk uang.
"Kita akan berikan barang langsung seperti bantuan sapi dan alat-alat pertanian yang bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, guna menurunkan angka kemiskinan di Aceh," katanya.
Selain itu, Tgk Muharuddin juga berjanji akan mengevaluasi lembaga atau perusahaan yang sering mendapatkan dana hibah, namun tidak efektif menjalankan berbagai kegiatannya.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaPenyaluran Bansos Minta Ditunda di Masa Pemilu, Kepala Bapanas: Makannya Boleh Ditunda Enggak?
Arief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.
Baca SelengkapnyaBesok, Prabowo Bareng SBY Bakal Hadiri Peringatan 19 Tahun Tsunami Aceh
Keduanya diagendakan menghadiri acara peringatan tsunami Aceh.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dituding Fasilitasi Parpol dengan Bansos untuk Kampanye, Sri Mulyani: Sudah Disetujui DPR!
Anggaran bansos tahun 2024 sudah sesuai keputusan yang telah disepakati dalam pengesahan APBN 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingatkan Indonesia Harus Mandiri: Persaingan Antar Bangsa Kejam
Hubungan antar bangsa belum tentu akan berjalan seiringan selamanya. Semua tergantung kepentingan.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar Minta Bansos Tak Diklaim Kebaikan Hati Pemerintahan Jokowi yang Untungkan Satu Paslon
Selain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaBansos Beras, Daging Ayam dan Telur Telan Anggaran Rp17,5 Triliun
Anggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca Selengkapnya