Merdeka.com - Sejak 29 Mei 2006, delapan tahun sudah luapan lumpur dari sumur pengeboran PT Minarak Lapindo Jaya di Sidoarjo, Jawa Timur, menenggelamkan berhektar-hektar rumah penduduk, sawah, dan kawasan lain. Tetapi sampai saat ini penyelesaian ganti ruginya masih berlarut-larut.

Sekretaris Kabinet, Andi Widjayanto, mengumbar janji mengupayakan tahun depan akan ada solusi buat menyelesaikan masalah itu. Sebab menurut dia, hari ini Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Sidoarjo, dan Menteri Pekerjaan Umum buat mencari jalan keluar kemelut itu.

"Nanti di 2015 segera ada penyelesaian-penyelesaian yang lebih konkret tentang masalah-masalah masyarakat yang terkena dampak lumpur Lapindo," kata Andi kepada awak media usai menemui pimpinan KPK di Jakarta, Kamis (18/12).

Andi mengaku ada dua persoalan utama mesti dikebut penyelesaiannya. Pertama adalah soal antisipasi tanggul supaya tidak jebol saat diguyur hujan. Problem selanjutnya adalah kewajiban ganti rugi kepada masyarakat mesti segera dituntaskan. Dia melanjutkan, warga setempat kerap menghalangi proses perbaikan tanggul karena merasa mereka sudah diabaikan.

Andi mengatakan, pemerintah masih punya utang Rp 380 miliar dan Lapindo masih memiliki tanggungan Rp 781 miliar buat mengganti rugi masyarakat. Sementara itu, buat mengganti bangunan pabrik dan gudang di kawasan itu sebesar Rp 500 miliar.

Andi mengatakan, sampai saat ini memang belum dicapai kesepakatan soal ganti rugi itu. Karena Lapindo sampai saat ini masih ogah menanggung seluruh kerugian akibat kesalahan mereka dalam proses eksplorasi. Pilihan penjualan aset Lapindo tetap belum membuahkan hasil.

Andi hanya mengatakan, kompensasi kepada warga akan diberikan secara adil dan rata. Hal itu dilakukan demi menghindari kecemburuan sosial.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyepakati pembelian aset PT Minarak Lapindo. Perusahaan yang sebagian milik Aburizal Bakrie itu tidak mampu membayar sisa ganti rugi terhadap korban lumpur senilai Rp 781 miliar.

"Diputuskan rapat tadi pemerintah akan membeli itu (aset Lapindo)," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.

Namun, Jokowi minta pembelian aset itu harus seluruhnya diberikan kepada pemerintah. Hal itu agar Lapindo membayar kerugian tersebut langsung kepada pemerintah bukan pada penduduk setempat.

"Lapindo harus menyerahkan semuanya tanah yang ada di peta berdampak," ujar Basuki.