Pemerintah diminta tegas soal Australia suap imigran masuk ke RI

Merdeka.com - Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia dapat meminta oknum otoritas Australia yang memberikan uang terhadap para awak kapal untuk diproses hukum. Hikmahanto menanggapi dugaan otoritas Australia yang melakukan pemberian uang terhadap para awak kapal yang membawa pencari suaka.

"Menlu Retno L Marsudi juga telah meminta Dubes Australia di Indonesia untuk memberi klarifikasi. Tujuan klarifikasi adalah untuk memastikan apakah ini kebijakan pemerintah Australia atau bukan," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (15/6) dikutip dari Antara.

Menurut dia, bila memang merupakan kebijakan Australia, maka Negeri Kanguru itu sebagai anggota Konvensi tentang Pengungsi telah melanggar aturan.

"Bila pemberian uang kepada awak kapal bukan merupakan kebijakan Australia, namun benar uang telah diserahkan oleh oknum otoritas Australia maka Indonesia dapat meminta Australia untuk melakukan tuntutan hukum atas oknum tersebut atas dugaan melakukan penyelundupan manusia ke Indonesia," kata dia.

Hal ini karena oknum tersebut memenuhi kualifikasi melakukan penyelundupan manusia berdasarkan salah satu Protokol dari 'Transnational Organized Crimes'. Protokol tersebut berjudul 'Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air'. Australia telah meratifikasi Protokol tersebut pada tahun 2004.

Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia dapat meminta Australia agar pelaku diproses hukum mengingat pelaku berada di Australia, bukan di Indonesia. "Bila Australia tidak melakukan proses hukum terhadap oknum otoritas tersebut maka Australia telah melakukan pembiaran," ujar dia.

Pembiaran ini, lanjutnya, berarti pemerintah Australia melakukan pembenaran cara mengusir para pencari suaka dengan uang. Australia pun dianggap membenarkan tindakan penyelundupan manusia.

Dia mengatakan, Indonesia dapat melakukan protes diplomatik dan melakukan opsi-opsi diplomatik yang tersedia untuk memastikan Australia melakukan penghukuman terhadap oknum petugasnya. Selain itu, dia mengutarakan, Indonesia juga perlu memastikan agar Australia merubah kebijakan pengusiran pencari suaka yang memanfaatkan uang.

"Indonesia juga perlu memastikan agar Australia merubah kebijakan pengusiran pencari suaka yang memanfaatkan uang karena selain bertentangan dengan Protokol juga merupakan perilaku koruptif," tukas dia.