Pemerintah Diminta Segera Serahkan Draf RUU Pemindahan Ibu Kota ke DPR
Merdeka.com - Pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemindahan Ibu Kota Baru sedang disiapkan. Sedangkan peletakan batu pertama pembangunan direncanakan di pertengahan tahun ini.
Terkait hal tersebut, Presiden Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (KP2IT) M. Ebit B.T mendukung percepatan proses Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim.
"Ini adalah salah satu bentuk lompatan luar biasa dan aksi nyata Presiden Joko Widodo yang pernah direncanakan oleh Presiden Soekarno," kata Ebit dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2).
Lanjut Ebit, Keputusan pemindahan ibu kota dinilai bakal mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kawasan Timur Indonesia (KTI) Dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Ibu Kota Negara di Kalimantan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di KTI.
Oleh karena itu, dia berharap secepatnya pemerintah menyerahkan draf rancangan UU Pemindahan Ibu Kota Negara agar segera diproses dan disahkan oleh DPR.
"Kami akan mendorong dengan segala kemampuan dan kekuatan KP2IT agar secepatnya Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kalimantan Timur," tegas Ebit.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah berencana untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaPresiden akan berada di Kaltim hingga Jumat (1/3/2024) mendatang.
Baca SelengkapnyaSalah satu pasal yang akan dibahas adalah masa bakti kepala desa menjadi 8 tahun untuk satu periode.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Alasannya karena RSUD Kumpulan Pane menjadi tempat tujuan berobat masyarakat di kabupaten/kota sekitar Kota Tebing Tinggi.
Baca SelengkapnyaDia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaIni menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan ingin meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR/BPN yang ada di daerah.
Baca SelengkapnyaMenurut Muhaimin, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, merupakan salah satu cara untuk pemerataan pembangunan.
Baca Selengkapnya