Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Diminta Segera Bayar Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan

Pemerintah Diminta Segera Bayar Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan Bambang Soesatyo. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan berkoordinasi untuk memecahkan pemberian insentif yang belum sampai ke tenaga kesehatan. Bamsoet, sapaannya, bilang masih terjadi pemberian insentif tenaga kesehatan mengalami tunggakan tiga bulan pada 2020 lalu di 18 puskesmas dan dua rumah sakit pemerintah di Yogyakarta.

Dia berharap pejabat terkait bisa menjelaskan persoalan telatnya insentif tersebut. Insentif ini penting sebagai bentuk janji pemerintah kepada tenaga kesehatan yang berjuang menangani pandemi Covid-19.

"Meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkes berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam mengomunikasikan dana untuk pemberian insentif tersebut," katanya dalam keterangannya, Jumat (19/2).

Ia mendesak pemerintah segera membayarkan tunggakan insentif tersebut. Supaya menjamin hak tenaga kesehatan terpenuhi.

"Meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk dapat mengatasi persoalan terkait tunggakan insentif tersebut, dengan segera melakukan pembayaran tunggakannya sebagai upaya pemerintah menjamin hak bagi para nakes terpenuhi," kata politikus Golkar ini.

Kementerian Kesehatan juga diminta mengevaluasi proses pencairan dan penyaluran dana insentif bagi tenaga kesehatan. Agar tidak kembali terjadi tunggakan.

Menurut Bamsoet, insentif tenaga kesehatan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah sekaligus memotivasi untuk meningkatkan semangat juang bagi tenaga kesehatan di garda terdepan penanganan Covid-19.

"Meminta komitmen pemerintah agar dalam menyalurkan dana insentif kepada para nakes di seluruh Indonesia tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga dapat dipergunakan nakes sebagaimana mestinya," tutupnya.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.

Baca Selengkapnya
Bersama Pemerintah, Pertamina Siap Salurkan Subsidi Energi 2024 Tepat Sasaran

Bersama Pemerintah, Pertamina Siap Salurkan Subsidi Energi 2024 Tepat Sasaran

Pemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.

Baca Selengkapnya
Saran untuk Pemerintah Tengah Susun Aturan Turunan UU Kesehatan, Terutama Soal Produk Tembakau

Saran untuk Pemerintah Tengah Susun Aturan Turunan UU Kesehatan, Terutama Soal Produk Tembakau

Pemerintah disarankan memperbanyak pasal tentang edukasi dan sosialisasi agar penguatan sistem kesehatan nasional dapat dilakukan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pegawai Bisa Terima THR Lebih Besar dari Gaji, Ini Syarat dan Ketentuannya

Pegawai Bisa Terima THR Lebih Besar dari Gaji, Ini Syarat dan Ketentuannya

Menaker Ida bilang ada perusahaan yang membayar THR lebih besar dari ketentuan.

Baca Selengkapnya
Menaker Apresiasi Pemerintah Jerman yang Minat dengan Tenaga Perawat Indonesia

Menaker Apresiasi Pemerintah Jerman yang Minat dengan Tenaga Perawat Indonesia

Saat ini Indonesia dalam tahap pengembangan SIPK dalam upaya meningkatkan partisipasi industri untuk memanfaatkannya.

Baca Selengkapnya
Kemenperin Siapkan Dana Rp20 Miliar untuk Industri Makanan dan Minuman, Uangnya Untuk Ini

Kemenperin Siapkan Dana Rp20 Miliar untuk Industri Makanan dan Minuman, Uangnya Untuk Ini

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah

Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah

Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.

Baca Selengkapnya
Tuntaskan Tugas, Pertamina Patra Niaga Penuhi Konsumsi Energi Masyarakat Sepanjang Nataru

Tuntaskan Tugas, Pertamina Patra Niaga Penuhi Konsumsi Energi Masyarakat Sepanjang Nataru

Pertamina Patra Niaga telah menyelesaikan tugas penyaluran energi bagi masyarakat dengan maksimal sepanjang periode Satgas Nataru.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya