Merdeka.com - Rumah Kebangsaan dan Dewan Pengawas P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) melakukan survei dan penelitian terhadap 100 masjid yang ada di lingkungan kantor kementerian, lembaga negara, dan BUMN. Hasilnya 41 masjid terindikasi sebagai tempat penyebaran paham radikal khususnya melalui khotbah Salat Jumat.

Atas temuan ini, Ketua Dewan P3M, Agus Muhammad, meminta kepada pemerintah agar memiliki SOP yang jelas dalam pengelolaan masjid di lingkungan kantor masing-masing. Menurut Agus, indikasi radikal ini bisa saja karena pemerintah tidak peduli dan sibuk dengan urusan pemerintahan sehingga tak ada pengawasan dalam pengelolaan masjid.

"Mestinya pemerintah punya SOP jelas bagaimana masjid pemerintah dikelola. Apa yang mesti boleh dan tidak boleh. SOP dibuat dan dijalankan di masjid-masjid pemerintah yang membawa bendera negara," kata Agus dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (8/7).

Temuan ini, kata Agus, sifatnya hanya indikatif dan bukan merupakan kesimpulan. Dalam survei ini pihaknya hanya menganalisis dari rekaman audio maupun video khotbah Jumat yang disampaikan para khatib selama sebulan dari 29 September-21 Oktober 2017.

"Kami hanya dengar rekaman, tidak depth interview dan lakukan penelitian mendalam terhadap masjid-masjid itu. Meski bersifat indikatif dan bukan konklusif bisa dibaca bahwa indikasinya seperti ini. Bisa saja di bawah tidak seradikal yang kita perkirakan tapi bisa juga sebaliknya fakta di lapangan jauh lebih radikal," jelasnya.

Dewan P3M dan Rumah Kebangsaan memberi rekomendasi kepada pemerintah baik kementerian, lembaga negara dan BUMN agar lebih peduli terhadap masjid-masjid yang membawa bendera pemerintah. Dengan demikian gejala radikalisasi bisa dicegah.

Selain itu Agus berharap agar Dewan Masjid Indonesia (DMI) melakukan pendalaman terhadap temuan lembaganya sehingga tindakan selanjutnya bisa segera ditentukan. Ia juga mengajak ormas-ormas Islam yang moderat agar lebih aktif berdakwah di masjid-masjid di lingkungan kantor pemerintahan.

"Kami juga mengajak masyarakat agar lebih peduli dan jika ada indikasi radikalisme laporkan ke pihak-pihak terkait. Sebaiknya jangan di-posting di media sosial karena akan membuat kegaduhan. Laporkan ke pihak terkait agar mereka melakukan pencegahan," jelas dia.