Merdeka.com - Pemerintah diminta segera mengintervensi kerugian peternak akibat penyakit kuku dan mulut (PMK). Peternak dijanjikan ganti rugi sebesar Rp10 juta per ekor sapi yang dimusnahkan.

Namun, sampai saat ini belum jelas diberikan kepada peternak, sementara sejumlah peternak mengalami kredit macet.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah memberikan penjelasan waktu dan pembayaran ganti rugi sesuai jumlah sapi yang dimusnahkan.

"Kepastian ganti rugi dari pemerintah ini sangat penting karena akan memberikan harapan bagi para peternak yang sapinya mati akibat wabah penyakit PMK," ujar Muhaimin dalam keterangannya dikutip, Sabtu (16/7).

Pemerintah Daerah bersama Dinas Pertanian dan Peternakan diminta melakukan pendataan terhadap peternak dan jumlah sapi yang akan diganti rugi akibat PMK. Agar segera dapat dihitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk membayar kerugian peternak.

"Menurut saya penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian relaksasi utang bagi peternak yang meminjam dana dalam rangka pengembangan atau investasi di peternakannya, mengingat penyebaran virus PMK ini berdampak secara langsung pada penghasilannya sehingga banyak peternak yang kesulitan membayar utang hingga mengalami kredit macet," ujar Muhaimin.

Ketua Umum PKB ini mendorong pemerintah mempercepat penanganan PMK terutama pelaksanaan vaksinasi PMK untuk memutus dan mencegah penyebaran virus tersebut agar tidak semakin banyak hewan ternak yang terinfeksi dan mencegah kerugian peternak semakin membesar.

"Jangan sampai wabah ini terus berlangsung karena akan mengancam keberlanjutan bagi budidaya ternak sapi yang perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah sebagai salah satu cara untuk menjaga ketersediaan pangan nasional, khususnya ketersediaan daging sapi," kata Muhaimin.