Pemerintah akan Kaji Urgensi RUU Ketahanan Keluarga
Merdeka.com - Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga menuai pro dan kontra. Pemerintah akan mengkaji seberapa penting RUU tersebut. Sebab itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menugaskan para menteri di bidangnya untuk membahas hal tersebut.
"Kita akan menugaskan menteri terkait untuk membahas RUU itu," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).
Dia menjelaskan nantinya pemerintah akan melihat seberapa pentingnya RUU tersebut. Dan akan merespon hal tersebut kepada DPR.
"Kita belom memberikan pendapat seperti apa," ungkap Ma'ruf Amin.
Banyak Penolakan, Baleg Tak Lanjutkan Pembahasan RUU
Badan Legislasi DPR membuka peluang tidak melanjutkan pembahasan RUU Ketahanan Keluarga. RUU tersebut saat ini masih tahap harmonisasi di Baleg.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan, RUU itu bisa tak dibahas kendati masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), jika banyak yang menolak. Semuanya tergantung pertarungan politik di DPR.
"Apakah lanjut atau tidak itu nanti tergantung pertarungan politik di DPR. Kalau banyak yang menolak dia kemudian tidak akan dibahas. Politik itu kan ruang pertarungan," jelas Willy kepada wartawan, Kamis (20/2).
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaPemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaPara perajin tembaga dan warga sekitar sangat antusias menyambut kedatangan Ketua DPR RI itu.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca Selengkapnya