Merdeka.com - Hasil penyidikan Polda Jawa Timur terungkap, dua PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Malang, Fransisca Daris dan Winarti Utami melakukan pembobolan Bank Jatim sebesar Rp 10 miliar.‬ Namun Pemkot belum mengambil tindakan pemecatan, dengan alasan masih harus menunggu proses hukumnya tuntas.

"Saya sudah mendengar soal itu. Kami masih menunggu proses hukumnya selesai dulu," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang, Subkhan, Jumat (11/6).‬

Sebelumnya ‪Fransisca dan Winarti ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembobolan Bank Saudara Batu senilai Rp 3,5 miliar. Kedua tersangka mengajukan kredit fiktif ke Bank Saudara Batu, dengan mencatut 22 debitur sebagai pengajuan.‬

Setelah dilakukan pengembangan, ternyata keduanya juga melakukan pembobolan di Bank Jatim. Bahkan Subdit II Perbankan, Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menemukan kredit fiktif sebesar Rp 10 miliar yang dilakukan kedua tersangka.

"Kedua PNS itu sudah kami nonaktifkan dari jabatannya. Gaji keduanya juga sudah dipotong 50 persen," tegasnya.

Keduanya, kata Subhan, akan dikenakan sanksi penundaan kenaikan gaji dan pangkat. Tetap urusan pemecatan masih harus menunggu keputusan hukum tetap, yakni vonis pengadilan.‬

Fransisca sendiri pernah mengajukan surat pengunduran diri tetapi pengajuannya tidak secara resmi. Pengunduran diri itu hanya ditulis selembar kertas diserahkan ke BKD. Padahal seharusnya pengajuan surat pengunduran diri harus disertai rekomendasi dari Kepala SKPD.‬

"Karena itu, surat pengunduran dirinya ditolak, karena tidak resmi. Sampai sekarang belum mengajukan lagi," katanya.‬

Pihaknya tidak akan memberikan dampingan hukum atas kedua tersangka. Lantaran kasus mereka merupakan kasus pribadi. "Kalau kasusnya soal kedinasan, secara otomatis akan ada bantuan hukum dari Pemkot Malang. Kalau ini kan kasus pribadi, untuk itu kami tidak mendampingi," katanya.

Sekretaris Daerah Kota Malang, Cipto Wiyono mengatakan tidak bisa serta merta menjatuhkan sanksi pemecatan. Ada prosedur yang harus dilalui untuk memecat PNS.

"Kami masih menunggu keputusan hukum tetap untuk memutuskan memecat atau tidak kedua PNS itu. Yang penting, sekarang kami sudah menjatuhkan sanksi ke mereka," ujarnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Tabrani mengaku belum ada pengajuan untuk pendampingan kedua tersangka. Pihaknya akan mempertimbangkan jika memang ada permohonan pendampingan.

"Kalau ada pengajuan pendampingan ya bisa saja. Kalau tidak ada pengajuan bagaimana lagi," katanya.