Merdeka.com - Komite Etik telah memeriksa seluruh saksi dan pimpinan KPK terkait dugaan kebocoran surat perintah penyidikan (Sprindik) Anas Urbaningrum. Hasilnya, pembocor sprindik dalam Kasus Hambalang itu berada di level pimpinan.

"Kalau di bawah pimpinan nggak perlu komite etik. Komite etik itu fungsinya untuk menilai karena ada dugaan penyimpangan kode etik oleh pimpinan," ujar Ketua Komite Etik Anies Baswedan, di KPK, Jumat (22/3).

Anies mengatakan kasus ini berpotensi terdapat unsur dugaan tindak pidana. Namun, hal itu berada di luar investigasi dan pendalaman Komite Etik.

"Mengenai unsur pidana ada beberapa catatan tapi saya tidak bisa menyampaikan sekarang. Memang potensi itu ada, karena memang ada UU yang menjaga informasi di sana," ujar Anies.

Sementara itu, untuk hasil temuan Komite Etik, terdapat motif-motif membocorkan sprindik tersebut. Namun Anies membantah motif tersebut adalah motif politik.

"Begini ada dua soal kebocoran itu. Satu soal dokumennya, satu soal informasinya. Itu dua hal yang berbeda. Dua-duanya bocor, dari situ kita mereview lebih jauh siapa melakukan apa, kapan, di mana pada siapa," jelasnya.